Mengenal Aspek Perpajakan atas Kegiatan Hulu Migas (Upstream)

Dalam struktur penerimaan perpajakan indonesia, dikenal penerimaan PPh Migas dan PPh Non Migas. Dalam tulisan ini akan diuraikan secara umum apa itu PPh Migas dan bagaimana mekanisme perhitungannya.

PPh Migas adalah Pajak Penghasilan yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak dari perusahaan hulu migas (atau lebih dikenal dengan Kontraktor Migas) atas perolehan penghasilan dari bagian migas yang diperolehnya. PPh non migas mengacu PPh selain migas yang sudah tidak asing lagi dalam praktik perpajakan, seperti PPh Pasal 21, 22, 23, 25/29, dan juga PPh Pasal 4(2).

Sebelum lebih jauh membahas mengenai PPh Migas ada baiknya memahami bagaimana proses bisnis kontraktor migas itu. Pengelolaan migas di suatu negara lazimnya disebut dengan istilah sistem kontrak di industri hulu migas. Secara umum terdapat tiga jenis sistem kontrak dalam kegiatan hulu migas yaitu, sistem konsesi, sistem kontrak bagi hasil, dan kontrak jasa. Di Indonesia menganut sistem kontrak bagi hasil atau lebih dikenal dengan istilah PSC (Production Sharing Contract). Dengan sistem ini, Pemerintah menjadi pemilik wilayah dan kontraktor hanya melaksanakan kegiatan hulu migas. Hasil produksi migas itulah nanti yang dibagi antara pemerintah dengan kontraktor setelah dikurangi cost recovery. Indonesia merupakan salah satu pelopor dari sistem PSC, dimulai sekitar tahun 1966 ketika Pertamina masih bernama Pertamin dan dipimpin oleh Ibnu Sutowo.

Lalu Kontraktor itu berkontrak dengan siapakah? Ketika berlaku Undang-Undang Migas nomor 8 tahun 1971 kontraktor migas berkontrak dengan Pertamina selaku NOC (National Oil Company). Sejak berlakunya UU nomor 21 tahun 2001, kontraktor tidak lagi berkontrak dengan pertamina tapi dengan BP Migas (sekarang SKK Migas) sebagai wakil pemerintah. Pertamina sejak saat itu tidak lagi menjadi regulator sekaligus pemain, tapi hanya menjadi pemain kegiatan hulu migas, sejajar dengan kontraktor migas lainnya (International Oil Company/ IOC).

Lalu bagaimana aspek perpajakan dalam kegiatan hulu migas ini?

Berbeda dengan aspek perpajakan umum dimana tarif PPh Badan dan Dividen mengikuti ketentuan dalam undang-undang pajak, dalam kegiatan hulu migas tarif tergantung dengan isi kontrak perjanjian kerja sama migas. Dalam hal ini tidak diatur secara spesifik dalam kontrak maka mengikuti ketentuan umum peraturan perpajakan.

Di bawah ini adalah contoh skema dasar dari perhitungan atas PPh Migas. Pembahasan lebih detil akan diuraikan dalam tulisan berikutnya.

No	Diskripsi	US $	Keterangan
1	Penghasilan Kotor	4.000.000	Produksi x harga
2	FTP	800.000	20 % x Ph. Kotor
3	Penghasilan Kotor – FTP	3.200.000
4	Cost Recovery	1.200.000	CYOC + depresiasi
5	Equity to be Split	2.000.000	No. 3 – No. 4
	Contractor Share
6	Contractor FTP Share	214.240	26,78% x No. 2
7	Contractor Equity Share	535.600	26,78% x No. 5
8	Taxable Share	749.840	No. 6 + No. 7
9	Corporate Tax	224.952	30% x No. 8
10	Deviden Tax	104.978	20% x (No.8–No.9)
11	Total Tax	329.930	No.9 + No.10
12	Total Net Contractor Share	419.910	No. 8 – No. 11
	Indonesia Share
13	FTP Share	585.760	73,22% x No. 2
14	Equity Share	1.464.400	73,22% x No. 5
15	Government Tax Entitlement	329.930	No. 11
16	Total Indonesia Share	2.380.090	No. 13 + 14 + 15

Penjelasan:

1. Penghasilan dari kontraktor adalah berupa hasil kegiatan hulu migas yaitu produk minyak dan gas bumi. Total jumlah produksi tersebut dikalikan dengan harga yang ditentukan oleh Indonesia (dikenal dengan istilah ICP/ Indonesia Crude Price) sehingga diketahui total penerimaan dalam satu periode/ setahun.
2. Hasil produksi total tersebut kemudian dikurangi dengan FTP (First Tranche Petroleum). FTP ini akan dibagi antara Pemerintah dan kontraktor, biasanya ditentukan 20% dari penghasilan kotor.
3. Cost recovery merupakan biaya yang telah dikeluarkan oleh kontraktor untuk kegiatan hulu migas, yang terdiri dari biaya eksplorasi, biaya pengembangan, biaya produksi, dan biaya lain. Cost recovery ini merupakan sejumlah biaya yang dikonversi dalam jumlah minyak dan menjadi milik kontraktor.
4. Hasil produksi dikurangi dengan FTP dan cost recovery merupakan ETS (Equity To Be Split), yaitu bagian yang harus dibagi antara pemerintah dengan kontraktor sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
5. Taxable share dari kontraktor sebesar bagian dari FTP dan bagian dari ETS. Atas bagian ini kemudian dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif dalam kontrak atau mengikuti tarif PPh Umum. Dalam contoh di atas digunakan tarif PPh sesuai kontrak yaitu 30%.
6. Bagian kontraktor setelah dikurangi PPh dianggap merupakan deviden sehingga dikenakan PPh atas Deviden sesuai kontrak.
7. Contractor Take (CT) atau bagian bagi hasil yang diterima kontraktor dalam hal ini adalah taxable share dikurangi dengan PPh dan PPh atas dividen.
8. Government Take (GT) atau bagian pemerintah dalam hal ini adalah total dari bagian FTP, bagian dari ETS, dan perolehan pajak yang dibayarkan oleh kontraktor.

Iklan