Info Seminar Danny Darussalam Tax Center: Taxation on Transfer of Business


Admin mendapat informasi yang bagus, yaitu akan diadakannya Seminar oleh Danny Darussalam Tax Center (DDTC). DDTC adalah salah satu tax Center di Indonesia yang terkenal dengan Tax Service, terutama dalam bidang Transfer Pricing dan Cross Border Transaction.

Seminar kali ini mengangkat tema: TRANSACTION ON TRANSFER OF BUSINESS.

Sebuah tema yang sangat menarik. Di tengah perkembangan ekonomi yang cepat dan juga ekspansi Multi National Company (MNC) yang semakin ekspansif, tema ini menurut saya sangat relevan sekali untuk dibahas terkait dengan aspek hukum, akunting, dan juga implikasi perpajakannya.

Seminar tersebut akan diadakan pada tanggal 17 Februari 2015. Untuk detilnya dapat dilihat pada informasi di bawah ini.

Seminar

“TAXATION ON TRANSFER OF BUSINESS”

09.00AM – 05.00PM

Background:

A common pattern clearly emerged with businesses, regardless of their products or sectors, increasingly reorganizing their structures to provide more centralized control and management of manufacturing, research and distribution functions.  The pressure of competition in a globalized economy, savings from economies of scale, the need for specialization and  the need to increase efficiency and lower costs were all clearly important driving business restructuring. The changes in the business model typically consisted of “stripping out” functions, intangible assets and risks which were previously integrated in local operations and transferring them to more centralized and specialized regional or global units.

In the view of the business representatives, tax considerations by themselves were generally not the principal motivating factors for the restructurings, though tax considerations clearly played a role in the way in which the details of the revamped operations were set up.  From the perspective of the host country tax administrators, they were generally seeing reduced profits being generated in their jurisdictions as a result of the changes in the business models.  In the light of this background, the tax issues involved in transfer of business will discussed in more technical detail on this seminar.

Given the fact that our seminar is designed to comprehensively discuss several topics:

Speakers

Yusuf W. Ngantung

Senior Manager of International Tax/Transfer Pricing Services, DDTC

He is an experienced practitioner involved in international tax, dispute resolution, and transfer pricing projects. He is a regular speaker in topics regarding …
More details

Untoro Sejati

Senior Manager of Transfer Pricing Services, DDTC

Prior to joining DANNY DARUSSALAM Tax Center, he worked as Senior Auditor in one of well-known public accounting firm, where he has gained practical experience in…
More details

Who should attend:

The seminar is valuable for Corporate tax Adviser; International tax expert and executives; Tax professional and controller; Tax attorneys; Accountants; and Anyone else who have responsibilities on setting transfer prices.

Key Benefits of Attending:

  • This seminar can lead participants to identify business restructuring scheme;
  • Participants be able to understand the manual application of the principle of fairness in business restructuring;
  • This seminar can encourage participants to be able to do FAR analysis before and after the restructuring of business;
  • With the analysis of the rate of profit on affiliate transactions after the restructuring, through this seminar participants will avoid the risk of examination indications of tax saving;
  • Through this seminar, participants able to design a business enterprise with a rational motive in accordance with the tax authorities glasses.

Investment:

IDR 3.000.000 per person 
Due to limited seating available (25 seats), we recommend that you register early to reserve your seat.

Save!

  1. Early Bird Discount: Register and pay before 3 February 2015 to achieve up to 15% SAVINGS on the standard rate.
  2. Team Discount: Register two (2) delegates and receive 20% discount off the standard rate.

All group registration must be from the same company, at the same time and for the same event. Registrants must choose between the most advantageous discount option. Only one discount is available at the time a registration is made.

Location:

DDTC’s Training Center
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
6th Floor – Unit #0601 – #0602
Jl. Boulevard Kelapa Gading LA3 No.1
Jakarta Utara 14240

DANNY DARUSSALAM Training Center

Get our latest publications here!

DANNY DARUSSALAM Tax Center
(PT Dimensi Internasional Tax)
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
5th floor (#0501) & 6th floor (#0601)
Jl. Boulevard Kelapa Gading LA3 No. 1
Summarecon, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Indonesia
Phone:  +62 21 2938 5758
Fax:      +62 21 2938 5759
Mobile:  +62 815 898 0228
Email:    eny@dannydarussalam.com
Website: www.dannydarussalam.com

PMK Nomor 21/PMK.11/2014: Kejelasan Perhitungan Pajak Masukan bagi Perusahaan Kelapa Sawit


Di bawah ini adalah opini saya yang pernah dimuat di Majalah Indonesia Tax Review Edisi 15 Tahun 2014.

Para pengusaha kelapa sawit patut meyambut gembira dengan berlakunya ketentuan terbaru tentang pengkreditan pajak masukan. Pada tanggal 30 Januari 2014 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 21/PMK.011/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak.
Sebelum berlakunya ketentuan PMK-21, terdapat dispute terkait dengan pengkreditan pajak masukan, khususnya terhadap wajib pajak kelapa sawit yang mempunyai usaha integrated, yaitu mempunyai kebun kelapa sawit sekaligus pabrik kelapa sawit. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan PP 12 tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, barang hasil perkebunan merupakan salah satu barang yang termasuk strategis. Atas penyerahan hasil kebun kelapa sawit berupa TBS (tandan buah segar) sesuai dengan ketentuan tersebut penyerahannya dibebaskan PPN nya.
Menurut ketentuan Undang-Undang PPN (UU 42 tahun 2009) pasal 16B ayat 2 disebutkan bahwa pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan. Ketentuan dalam pasal 16B tersebut menimbulkan pertanyaan apakah untuk pajak masukan atas kebun kelapa sawit itu dapat dikreditkan atau tidak, khususnya untuk perusahaan kelapa sawit yang terintegrasi (mempunyai kebun dan juga pabrik kelapa sawit sekaligus) atau perusahaan kelapa sawit yang tidak mempunyai pabrik kelapa sawit tetapi melakukan titip olah hasil TBS kemudian menjual hasilnya dalam bentuk CPO atau produk turunan lainnya.
Sebelum diterbitkannya PMK-21, ketentuan yang berlaku terkait dengan pengkreditan pajak masukan untuk perusahaan kelapa sawit adalah PMK 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak, dan SE-90/PJ/2011 tentang Pengkreditan Pajak Masukan Pada Perusahaan Terpadu (Integrated) Kelapa Sawit.
PMK-78 mengatur bahwa pajak masukan hanya boleh dikreditkan apabila perusahaan melakukan penyerahan BKP yang terutang PPN. Dalam hal penyerahannya tidak terutang PPN maka pajak masukan seluruhnya tidak boleh dikreditkan. Dalam hal terdapat perolehan BKP/JKP yang digunakan/dimanfaatkan secara bersama-sama untuk penyerahan BKP yang terutang PPN dan tidak terutang PPN maka pajak masukannya dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pajak masukan.
Dalam contoh perhitungan yang terdapat di lampiran PMK-78 tidak terdapat contoh untuk penghitungan pajak masukan untuk pabrik kelapa sawit terintegrasi. Contoh perhitungan Pajak Masukan yang diberikan dalam lampiran ketentuan tersebut adalah contoh untuk perusahaan perkebunan jagung terintegrasi yang menjual jagung dan minyak jagung. Dalam artian memang dalam satu perusahaan terdapat penyerahan yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN.
Namun bagaimana dengan perusahaan kelapa sawit terintegrasi yang hanya menjual CPO dan produk turunannya yang seluruhnya terutang PPN, sehingga bisa dikatakan karakteristiknya berbeda dengan perusahaan jagung pada contoh PMK-78. Dengan demikian, masih terdapat ketidakjelasan bagaimana perhitungan pajak masukan untuk pabrik kelapa sawit terintegrasi.
Ketidakjelasan dalam PMK-78 itulah yang kemudian dijawab oleh Ditjen Pajak dengan SE-90/PJ/2011. Surat Edaran tersebut secara eksplisit ditujukan untuk menjawab pertanyaan dari wajib pajak terkait pedoman untuk pengkreditan pajak masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit.
Continue reading PMK Nomor 21/PMK.11/2014: Kejelasan Perhitungan Pajak Masukan bagi Perusahaan Kelapa Sawit

Production sharing contract (PSC)


PSC merupakan istilah umum dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas). PSC merupakan salah satu dari beberapa sistem kontrak yang ada dalam kegiatan hulu migas. Indonesia dikenal sebagai pelopor sistem kontrak ini. PSC ini sendiri ide dasarnya sederhana, yaitu dari sistem pengelolaan sawah di desa-desa pada jaman dulu yang dikenal dengan sistem paron. Berdasarkan sistem para pekerja yang mengolah sawah itu mendapat bagi hasil panen dari pemilik sawah.

Dengan sistem kontrak PSC, maka wilayah kerja migas tetap menjadi milik negara, sedangkan perusahaan hulu migas (kontraktor) hanya bertindak sebagai operatornya, dan sebagai imbalannya kontraktor mendapat imbalan yang diberikan dalam bentuk hasil migas (in kind).

Secara umum ciri khas dari PSC antara lain:

  1. Kontraktor menanggung semua risiko
  2. Jangka waktu kontrak 30 tahun termasuk 6 tahun untuk eksplorasi
  3. Semua biaya eksplorasi, pengembangan, dan produksi ditanggung oleh kontraktor dan akan direcover dari produksi
  4. Semua aset kontraktor menjadi milik negara
  5. Adanya kewajiban DMO (domestic market obligation)

Ring Fencing Policy

Istilah ring fencing ini menunjuk pada istilah “pemagaran”. Dalam artian semua pendapatan dan biaya kontraktor dipagari per tiap wilayah kerja (WK). Dengan ring fencing ini maka matching revenue against cost adalah tiap WK. Kontraktor yang memiliki lebih dari satu WK tidak boleh mengkompensasikan suatu kerugian dari WK A sebagai pengurang pendapatan di WK B.

Ring Fencing policy ini diatur dalam PP 35 tahun 1994 pasal 7. Tujuan dari ring fencing ini adalah Tujuan dari kebijakan ini adalah agar kontraktor yang beroperasi di beberapa wilayah kerja tidak dapat melakukan konsolidasi atau penggabungan biaya-biaya dari beberapa wilayah kerja tersebut baik untuk tujuan cost recovery maupun untuk tujuan perhitungan PPh Badan.

Sebagai konsekuensi dari ring fencing ini adalah implikasi pada perpajakan, yaitu bahwa setiap pengusahaan pada satu WK/block harus dilakukan oleh satu entity (walaupun secara kepemilikan saham masih dalam satu kontraktor). Sehingga setiap blok harus memiliki NPWP (SE-75/PJ/1990)

Prinsip Uniformity

Pembayaran PPh migas oleh kontraktor migas berbeda dengan pembayaran pajak pada perusahaan biasa. Pembayaran pajak oleh kontraktor dan juga pembayaran bagian negara atas bagi hasil migas disetor kepada negara (dulu kepada pertamina), dan kemudian baru dipindahbukukan ke rekening penerimaan pajak. Penghitungan PPh migas akan sangat terkait dengan unsur-unsur biaya dalam PSC. Sehingga apabila terjadi perbedaan pengakuan antara yang boleh direcovery menurut SKK migas dengan yang deductible oleh Ditjen Pajak maka akan menimbulkan dispute angka PPh migas. Oleh karena itulah dalam Surat Menteri Keuangan nomor S-443a/MK.012/1982 Tentang interpretasi dari Kepmen 267/KMK.012/1978 diatur yang kemudian dikenal dengan prinsip uniformity. Artinya biaya yang boleh direcovery menurut Badan Pengatur Migas (SKK Migas) harus sama dan boleh dikurangkan menurut pajak.

Dalam kontrak PSC biasanya disebut dengan Exhibit C. Dengan demikian cost of oil harus sama dengan cost of tax, atau biaya-biaya operasi yang boleh dibebankan (cost recoverable) menurut kontrak PSC harus sama dengan biaya-biaya yg boleh dibebankan menurut UU PPh (tax deductible)

Sumber: Modul PSC – Dewa Made Budiarta-

Perhitungan PPh 25 atas Jasa Drilling oleh Foreign Drilling Company


Nilai investasi untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi hulu migas (upstream sector) menunjukkan peningkatan setiap tahun. Tahun 2010 investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan kontraktor kontrak kerja sama migas (KKKS) sebesar US$ 11,03 milyar, dan pada tahun 2013 sebesar US$ 19,34 milyar atau sekitar 193 trilyun dengan asumsi kurs rupiah 10.000.

Peningkatan investasi di sektor hulu migas ini tentunya berkorelasi positif dengan pertumbuhan usaha oil and gas service company. Oil and gas service company adalah perusahaan yang menunjang kegiatan hulu migas. Kegiatan usahanya antara lain jasa seismic, survey geologi dan geofisika, jasa drilling, jasa engineering, construction, pengangkutan, dan logistik.

Drilling secara sederhana bisa diartikan sebagai kegiatan pemboran untuk mencari kandungan migas. Drilling dilakukan pada tahap eksplorasi untuk mencari kandungan migas atau bisa juga pada tahap produksi/eksploitasi untuk mengambil migas. Drilling dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut Rig.

PPh 25 dan Branch Profit Tax (BPT)
Terdapat perbedaan cara penghitungan kewajiban PPh 25 perlakuan antara jasa drilling yang dilakukan oleh perusahaan drilling asing (foreign drilling company/FDC) dengan jasa drilling yang dilakukan oleh perusahaan lokal di Indonesia.

Untuk perusahaan lokal pengenaan pajak PPh 25/29 badan adalah sesuai dengan pendapatan dan biaya actual yang telah dikeluarkan. Atau dengan kata lain mengikuti mekanisme umum perhitungan PPh badan.

FDC yang memperoleh kontrak jasa drilling di Indonesia harus membentuk BUT atau Permanent Establishment. BUT tersebut berdiri selama mereka melaksanakan proyek drilling, dan ditutup setelah kontrak itu selesai.
Permasalahan yang mungkin timbul apabila perhitungan PPh 25 dilakukan sesuai dengan mekanisme umum, yaitu dengan cara menghitung pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya, adalah timbulnya dispute untuk pembebanan penyusutan atas aktiva berupa drilling rig selama masa proyek di Indonesia.

Oleh karena itu untuk FDC perhitungan PPh 25 diatur khusus yaitu dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-628/KMK.04/1991 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Netto Bagi Wajib Pajak Badan yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Bidang Pengeboran Minyak dan Gas Bumi Serta Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Oleh Wajib Pajak Sendiri
Dalam konsiderans Keputusan Menteri Keuangan tersebut secara eksplisit dijelaskan bahwa untuk menghitung penghasilan netto dari Bentuk Usaha Tetap yang melakukan kegiatan usaha di bidang pengeboran minyak dan gas bumi secara internasional, akan sukar dilaksanakan dengan seksama karena adanya kesulitan untuk menghitung besarnya penyusutan atas peralatan pengeboran (drilling rigs) dan biaya operasional lainnya. Oleh karena itu pengenaan PPh 25 untuk FDC adalah melalui mekanisme norma.

Penghasilan netto Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap dari kegiatan Usaha pengeboran minyak dan gas bumi dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Khusus sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto. Apabila menggunakan ketentuan tarif PPh badan sesuai dengan UU 36 tahun 2008 sebesar 25%, maka tarif efektif untuk PPh 25 FDC adalah sebesar 3,75% (15% x 25%). Penghasilan bruto adalah penghasilan bruto dari jenis-jenis penghasilan yang tercantum dalam kontrak pengeboran minyak dan gas bumi yang bersangkutan.

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 setiap bulan bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar omset/pembayaran yang diperoleh dari kontraktor dikalikan dengan tarif efektif tadi.

Sejalan dengan konsep perhitungan PPh 25 dengan menggunakan norma, maka Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap FDC diwajibkan untuk menyelenggarakan pencatatan penghasilan bruto. Selain sebagai dasar perhitungan angsuran PPh 25 bulanan pencatatan penghasilan bruto ini juga menjadi alat control bagi fiskus untuk melakukan ekualisasi dengan omset yang dilaporkan di SPT masa PPN.

Contoh dari perhitungan PPh 25 bulanan dan Pajak keluaran untuk FDC adalah sebagai berikut:

Bulan Penghasilan Bruto PPh 25 PK
Januari 100.000.000.000 3.750.000.000 10.000.000.000
Februari 105.000.000.000 3.937.500.000 10.500.000.000
Maret 110.000.000.000 4.125.000.000 11.000.000.000
April 115.000.000.000 4.312.500.000 11.500.000.000
Mei 120.000.000.000 4.500.000.000 12.000.000.000
Juni 125.000.000.000 4.687.500.000 12.500.000.000
Juli 130.000.000.000 4.875.000.000 13.000.000.000
Agustus 135.000.000.000 5.062.500.000 13.500.000.000
September 140.000.000.000 5.250.000.000 14.000.000.000
Oktober 145.000.000.000 5.437.500.000 14.500.000.000
Nopember 150.000.000.000 5.625.000.000 15.000.000.000
Desember 155.000.000.000 5.812.500.000 15.500.000.000
Grand Total 1.530.000.000.000 57.375.000.000 153.000.000.000

FDC selain mempunyai kewajiban membayar PPh 25 juga mempunyai kewajiban pajak atas laba yang direpatriasi ke luar negeri (Branch Profit Tax/BPT). BPT untuk FDC dikenakan dari penghasilan netto setelah dikurangi dengan PPh 25 yang telah dibayar selama setahun, dikalikan dengan tariff PPh Pasal 26 atas laba BUT, yaitu 20%.
Melanjutkan contoh di atas, maka perhitungan PPh 26 atas BPT adalah sebagai berikut;

Penghasilan bruto 1.530.000.000.000
Penghasilan neto 229.500.000.000
PPh 25 setahun (57.375.000.000)
DPP PPh 26 atas laba BUT 286.875.000.000
PPh 26 (20% x DPP) 57.375.000.000

Mengenal Aspek Perpajakan atas Kegiatan Hulu Migas (Upstream)


Dalam struktur penerimaan perpajakan indonesia, dikenal penerimaan PPh Migas dan PPh Non Migas. Dalam tulisan ini akan diuraikan secara umum apa itu PPh Migas dan bagaimana mekanisme perhitungannya.

PPh Migas adalah Pajak Penghasilan yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak dari perusahaan hulu migas (atau lebih dikenal dengan Kontraktor Migas) atas perolehan penghasilan dari bagian migas yang diperolehnya. PPh non migas mengacu PPh selain migas yang sudah tidak asing lagi dalam praktik perpajakan, seperti PPh Pasal 21, 22, 23, 25/29, dan juga PPh Pasal 4(2).

Sebelum lebih jauh membahas mengenai PPh Migas ada baiknya memahami bagaimana proses bisnis kontraktor migas itu. Pengelolaan migas di suatu negara lazimnya disebut dengan istilah sistem kontrak di industri hulu migas. Secara umum terdapat tiga jenis sistem kontrak dalam kegiatan hulu migas yaitu, sistem konsesi, sistem kontrak bagi hasil, dan kontrak jasa. Di Indonesia menganut sistem kontrak bagi hasil atau lebih dikenal dengan istilah PSC (Production Sharing Contract). Dengan sistem ini, Pemerintah menjadi pemilik wilayah dan kontraktor hanya melaksanakan kegiatan hulu migas. Hasil produksi migas itulah nanti yang dibagi antara pemerintah dengan kontraktor setelah dikurangi cost recovery. Indonesia merupakan salah satu pelopor dari sistem PSC, dimulai sekitar tahun 1966 ketika Pertamina masih bernama Pertamin dan dipimpin oleh Ibnu Sutowo.

Lalu Kontraktor itu berkontrak dengan siapakah? Ketika berlaku Undang-Undang Migas nomor 8 tahun 1971 kontraktor migas berkontrak dengan Pertamina selaku NOC (National Oil Company). Sejak berlakunya UU nomor 21 tahun 2001, kontraktor tidak lagi berkontrak dengan pertamina tapi dengan BP Migas (sekarang SKK Migas) sebagai wakil pemerintah. Pertamina sejak saat itu tidak lagi menjadi regulator sekaligus pemain, tapi hanya menjadi pemain kegiatan hulu migas, sejajar dengan kontraktor migas lainnya (International Oil Company/ IOC).

Lalu bagaimana aspek perpajakan dalam kegiatan hulu migas ini?

Berbeda dengan aspek perpajakan umum dimana tarif PPh Badan dan Dividen mengikuti ketentuan dalam undang-undang pajak, dalam kegiatan hulu migas tarif tergantung dengan isi kontrak perjanjian kerja sama migas. Dalam hal ini tidak diatur secara spesifik dalam kontrak maka mengikuti ketentuan umum peraturan perpajakan.

Di bawah ini adalah contoh skema dasar dari perhitungan atas PPh Migas. Pembahasan lebih detil akan diuraikan dalam tulisan berikutnya.

No Diskripsi US $ Keterangan
1 Penghasilan Kotor 4.000.000 Produksi x harga
2 FTP 800.000 20 % x Ph. Kotor
3 Penghasilan Kotor – FTP 3.200.000
4 Cost Recovery 1.200.000 CYOC + depresiasi
5 Equity to be Split 2.000.000 No. 3 – No. 4
Contractor Share
6 Contractor FTP Share 214.240 26,78% x No. 2
7 Contractor Equity Share 535.600 26,78% x No. 5
8 Taxable Share 749.840 No. 6 + No. 7
9 Corporate Tax 224.952 30% x No. 8
10 Deviden Tax 104.978 20% x (No.8–No.9)
11 Total Tax 329.930 No.9 + No.10
12 Total Net Contractor Share 419.910 No. 8 – No. 11
Indonesia Share
13 FTP Share 585.760 73,22% x No. 2
14 Equity Share 1.464.400 73,22% x No. 5
15 Government Tax Entitlement 329.930 No. 11
16 Total Indonesia Share 2.380.090 No. 13 + 14 + 15

Penjelasan:

  1. Penghasilan dari kontraktor adalah berupa hasil kegiatan hulu migas yaitu produk minyak dan gas bumi. Total jumlah produksi tersebut dikalikan dengan harga yang ditentukan oleh Indonesia (dikenal dengan istilah ICP/ Indonesia Crude Price) sehingga diketahui total penerimaan dalam satu periode/ setahun.
  2. Hasil produksi total tersebut kemudian dikurangi dengan FTP (First Tranche Petroleum). FTP ini akan dibagi antara Pemerintah dan kontraktor, biasanya ditentukan 20% dari penghasilan kotor.
  3. Cost recovery merupakan biaya yang telah dikeluarkan oleh kontraktor untuk kegiatan hulu migas, yang terdiri dari biaya eksplorasi, biaya pengembangan, biaya produksi, dan biaya lain. Cost recovery ini merupakan sejumlah biaya yang dikonversi dalam jumlah minyak dan menjadi milik kontraktor.
  4. Hasil produksi dikurangi dengan FTP dan cost recovery merupakan ETS (Equity To Be Split), yaitu bagian yang harus dibagi antara pemerintah dengan kontraktor sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
  5. Taxable share dari kontraktor sebesar bagian dari FTP dan bagian dari ETS. Atas bagian ini kemudian dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif dalam kontrak atau mengikuti tarif PPh Umum. Dalam contoh di atas digunakan tarif PPh sesuai kontrak yaitu 30%.
  6. Bagian kontraktor setelah dikurangi PPh dianggap merupakan deviden sehingga dikenakan PPh atas Deviden sesuai kontrak.
  7. Contractor Take (CT) atau bagian bagi hasil yang diterima kontraktor dalam hal ini adalah taxable share dikurangi dengan PPh dan PPh atas dividen.
  8. Government Take (GT) atau bagian pemerintah dalam hal ini adalah total dari bagian FTP, bagian dari ETS, dan perolehan pajak yang dibayarkan oleh kontraktor.

Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak 2013


Saat ini penghasilan tidak kena pajak mengalami perubahan, sebagaimana yang terbaru diatur dalam PMK nomor 162/PMK.03/2012.

Berapa besarnya?

Aturan lama (UU 36 tahun 2008):
Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

  1. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
  2. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  3. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
  4. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Aturan Baru (PMK 162/PMK.03/2012):
Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:

  1. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
  2. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  3. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
  4. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Kapan mulai berlaku?
Ketentuan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2013.

Trus bagaimana dengan pelaporan SPT tahunan orang pribadinya?

Menurut SE-51/PJ/2012 diatur bahwa:

  1. untuk pelaporan SPT tahunan PPh OP tahun 2012 tetap menggunakan PTKP lama
  2. Untuk pelaporan SPT tahunan PPh OP tahun 2013 dan seterusnya menggunakan PTKP baru

Referensi:
PMK162 tahun 2012
SE-51/PJ/2012