jump to navigation

Perhitungan PPh 25 atas Jasa Drilling oleh Foreign Drilling Company Maret 21, 2014

Posted by rizal in Pajak.
Tags: ,
add a comment

Nilai investasi untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi hulu migas (upstream sector) menunjukkan peningkatan setiap tahun. Tahun 2010 investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan kontraktor kontrak kerja sama migas (KKKS) sebesar US$ 11,03 milyar, dan pada tahun 2013 sebesar US$ 19,34 milyar atau sekitar 193 trilyun dengan asumsi kurs rupiah 10.000.

Peningkatan investasi di sektor hulu migas ini tentunya berkorelasi positif dengan pertumbuhan usaha oil and gas service company. Oil and gas service company adalah perusahaan yang menunjang kegiatan hulu migas. Kegiatan usahanya antara lain jasa seismic, survey geologi dan geofisika, jasa drilling, jasa engineering, construction, pengangkutan, dan logistik.

Drilling secara sederhana bisa diartikan sebagai kegiatan pemboran untuk mencari kandungan migas. Drilling dilakukan pada tahap eksplorasi untuk mencari kandungan migas atau bisa juga pada tahap produksi/eksploitasi untuk mengambil migas. Drilling dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut Rig.

PPh 25 dan Branch Profit Tax (BPT)
Terdapat perbedaan cara penghitungan kewajiban PPh 25 perlakuan antara jasa drilling yang dilakukan oleh perusahaan drilling asing (foreign drilling company/FDC) dengan jasa drilling yang dilakukan oleh perusahaan lokal di Indonesia.

Untuk perusahaan lokal pengenaan pajak PPh 25/29 badan adalah sesuai dengan pendapatan dan biaya actual yang telah dikeluarkan. Atau dengan kata lain mengikuti mekanisme umum perhitungan PPh badan.

FDC yang memperoleh kontrak jasa drilling di Indonesia harus membentuk BUT atau Permanent Establishment. BUT tersebut berdiri selama mereka melaksanakan proyek drilling, dan ditutup setelah kontrak itu selesai.
Permasalahan yang mungkin timbul apabila perhitungan PPh 25 dilakukan sesuai dengan mekanisme umum, yaitu dengan cara menghitung pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya, adalah timbulnya dispute untuk pembebanan penyusutan atas aktiva berupa drilling rig selama masa proyek di Indonesia.

Oleh karena itu untuk FDC perhitungan PPh 25 diatur khusus yaitu dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-628/KMK.04/1991 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Netto Bagi Wajib Pajak Badan yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Bidang Pengeboran Minyak dan Gas Bumi Serta Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Oleh Wajib Pajak Sendiri
Dalam konsiderans Keputusan Menteri Keuangan tersebut secara eksplisit dijelaskan bahwa untuk menghitung penghasilan netto dari Bentuk Usaha Tetap yang melakukan kegiatan usaha di bidang pengeboran minyak dan gas bumi secara internasional, akan sukar dilaksanakan dengan seksama karena adanya kesulitan untuk menghitung besarnya penyusutan atas peralatan pengeboran (drilling rigs) dan biaya operasional lainnya. Oleh karena itu pengenaan PPh 25 untuk FDC adalah melalui mekanisme norma.

Penghasilan netto Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap dari kegiatan Usaha pengeboran minyak dan gas bumi dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Khusus sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto. Apabila menggunakan ketentuan tarif PPh badan sesuai dengan UU 36 tahun 2008 sebesar 25%, maka tarif efektif untuk PPh 25 FDC adalah sebesar 3,75% (15% x 25%). Penghasilan bruto adalah penghasilan bruto dari jenis-jenis penghasilan yang tercantum dalam kontrak pengeboran minyak dan gas bumi yang bersangkutan.

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 setiap bulan bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar omset/pembayaran yang diperoleh dari kontraktor dikalikan dengan tarif efektif tadi.

Sejalan dengan konsep perhitungan PPh 25 dengan menggunakan norma, maka Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap FDC diwajibkan untuk menyelenggarakan pencatatan penghasilan bruto. Selain sebagai dasar perhitungan angsuran PPh 25 bulanan pencatatan penghasilan bruto ini juga menjadi alat control bagi fiskus untuk melakukan ekualisasi dengan omset yang dilaporkan di SPT masa PPN.

Contoh dari perhitungan PPh 25 bulanan dan Pajak keluaran untuk FDC adalah sebagai berikut:

Bulan Penghasilan Bruto PPh 25 PK
Januari 100.000.000.000 3.750.000.000 10.000.000.000
Februari 105.000.000.000 3.937.500.000 10.500.000.000
Maret 110.000.000.000 4.125.000.000 11.000.000.000
April 115.000.000.000 4.312.500.000 11.500.000.000
Mei 120.000.000.000 4.500.000.000 12.000.000.000
Juni 125.000.000.000 4.687.500.000 12.500.000.000
Juli 130.000.000.000 4.875.000.000 13.000.000.000
Agustus 135.000.000.000 5.062.500.000 13.500.000.000
September 140.000.000.000 5.250.000.000 14.000.000.000
Oktober 145.000.000.000 5.437.500.000 14.500.000.000
Nopember 150.000.000.000 5.625.000.000 15.000.000.000
Desember 155.000.000.000 5.812.500.000 15.500.000.000
Grand Total 1.530.000.000.000 57.375.000.000 153.000.000.000

FDC selain mempunyai kewajiban membayar PPh 25 juga mempunyai kewajiban pajak atas laba yang direpatriasi ke luar negeri (Branch Profit Tax/BPT). BPT untuk FDC dikenakan dari penghasilan netto setelah dikurangi dengan PPh 25 yang telah dibayar selama setahun, dikalikan dengan tariff PPh Pasal 26 atas laba BUT, yaitu 20%.
Melanjutkan contoh di atas, maka perhitungan PPh 26 atas BPT adalah sebagai berikut;

Penghasilan bruto 1.530.000.000.000
Penghasilan neto 229.500.000.000
PPh 25 setahun (57.375.000.000)
DPP PPh 26 atas laba BUT 286.875.000.000
PPh 26 (20% x DPP) 57.375.000.000

Mengenal Aspek Perpajakan atas Kegiatan Hulu Migas (Upstream) Februari 27, 2014

Posted by rizal in Pajak.
Tags: , ,
add a comment

Dalam struktur penerimaan perpajakan indonesia, dikenal penerimaan PPh Migas dan PPh Non Migas. Dalam tulisan ini akan diuraikan secara umum apa itu PPh Migas dan bagaimana mekanisme perhitungannya.

PPh Migas adalah Pajak Penghasilan yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak dari perusahaan hulu migas (atau lebih dikenal dengan Kontraktor Migas) atas perolehan penghasilan dari bagian migas yang diperolehnya. PPh non migas mengacu PPh selain migas yang sudah tidak asing lagi dalam praktik perpajakan, seperti PPh Pasal 21, 22, 23, 25/29, dan juga PPh Pasal 4(2).

Sebelum lebih jauh membahas mengenai PPh Migas ada baiknya memahami bagaimana proses bisnis kontraktor migas itu. Pengelolaan migas di suatu negara lazimnya disebut dengan istilah sistem kontrak di industri hulu migas. Secara umum terdapat tiga jenis sistem kontrak dalam kegiatan hulu migas yaitu, sistem konsesi, sistem kontrak bagi hasil, dan kontrak jasa. Di Indonesia menganut sistem kontrak bagi hasil atau lebih dikenal dengan istilah PSC (Production Sharing Contract). Dengan sistem ini, Pemerintah menjadi pemilik wilayah dan kontraktor hanya melaksanakan kegiatan hulu migas. Hasil produksi migas itulah nanti yang dibagi antara pemerintah dengan kontraktor setelah dikurangi cost recovery. Indonesia merupakan salah satu pelopor dari sistem PSC, dimulai sekitar tahun 1966 ketika Pertamina masih bernama Pertamin dan dipimpin oleh Ibnu Sutowo.

Lalu Kontraktor itu berkontrak dengan siapakah? Ketika berlaku Undang-Undang Migas nomor 8 tahun 1971 kontraktor migas berkontrak dengan Pertamina selaku NOC (National Oil Company). Sejak berlakunya UU nomor 21 tahun 2001, kontraktor tidak lagi berkontrak dengan pertamina tapi dengan BP Migas (sekarang SKK Migas) sebagai wakil pemerintah. Pertamina sejak saat itu tidak lagi menjadi regulator sekaligus pemain, tapi hanya menjadi pemain kegiatan hulu migas, sejajar dengan kontraktor migas lainnya (International Oil Company/ IOC).

Lalu bagaimana aspek perpajakan dalam kegiatan hulu migas ini?

Berbeda dengan aspek perpajakan umum dimana tarif PPh Badan dan Dividen mengikuti ketentuan dalam undang-undang pajak, dalam kegiatan hulu migas tarif tergantung dengan isi kontrak perjanjian kerja sama migas. Dalam hal ini tidak diatur secara spesifik dalam kontrak maka mengikuti ketentuan umum peraturan perpajakan.

Di bawah ini adalah contoh skema dasar dari perhitungan atas PPh Migas. Pembahasan lebih detil akan diuraikan dalam tulisan berikutnya.

No Diskripsi US $ Keterangan
1 Penghasilan Kotor 4.000.000 Produksi x harga
2 FTP 800.000 20 % x Ph. Kotor
3 Penghasilan Kotor – FTP 3.200.000
4 Cost Recovery 1.200.000 CYOC + depresiasi
5 Equity to be Split 2.000.000 No. 3 – No. 4
Contractor Share
6 Contractor FTP Share 214.240 26,78% x No. 2
7 Contractor Equity Share 535.600 26,78% x No. 5
8 Taxable Share 749.840 No. 6 + No. 7
9 Corporate Tax 224.952 30% x No. 8
10 Deviden Tax 104.978 20% x (No.8–No.9)
11 Total Tax 329.930 No.9 + No.10
12 Total Net Contractor Share 419.910 No. 8 – No. 11
Indonesia Share
13 FTP Share 585.760 73,22% x No. 2
14 Equity Share 1.464.400 73,22% x No. 5
15 Government Tax Entitlement 329.930 No. 11
16 Total Indonesia Share 2.380.090 No. 13 + 14 + 15

Penjelasan:

  1. Penghasilan dari kontraktor adalah berupa hasil kegiatan hulu migas yaitu produk minyak dan gas bumi. Total jumlah produksi tersebut dikalikan dengan harga yang ditentukan oleh Indonesia (dikenal dengan istilah ICP/ Indonesia Crude Price) sehingga diketahui total penerimaan dalam satu periode/ setahun.
  2. Hasil produksi total tersebut kemudian dikurangi dengan FTP (First Tranche Petroleum). FTP ini akan dibagi antara Pemerintah dan kontraktor, biasanya ditentukan 20% dari penghasilan kotor.
  3. Cost recovery merupakan biaya yang telah dikeluarkan oleh kontraktor untuk kegiatan hulu migas, yang terdiri dari biaya eksplorasi, biaya pengembangan, biaya produksi, dan biaya lain. Cost recovery ini merupakan sejumlah biaya yang dikonversi dalam jumlah minyak dan menjadi milik kontraktor.
  4. Hasil produksi dikurangi dengan FTP dan cost recovery merupakan ETS (Equity To Be Split), yaitu bagian yang harus dibagi antara pemerintah dengan kontraktor sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
  5. Taxable share dari kontraktor sebesar bagian dari FTP dan bagian dari ETS. Atas bagian ini kemudian dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif dalam kontrak atau mengikuti tarif PPh Umum. Dalam contoh di atas digunakan tarif PPh sesuai kontrak yaitu 30%.
  6. Bagian kontraktor setelah dikurangi PPh dianggap merupakan deviden sehingga dikenakan PPh atas Deviden sesuai kontrak.
  7. Contractor Take (CT) atau bagian bagi hasil yang diterima kontraktor dalam hal ini adalah taxable share dikurangi dengan PPh dan PPh atas dividen.
  8. Government Take (GT) atau bagian pemerintah dalam hal ini adalah total dari bagian FTP, bagian dari ETS, dan perolehan pajak yang dibayarkan oleh kontraktor.

Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak 2013 Desember 11, 2012

Posted by rizal in Pajak.
Tags:
6 comments

Saat ini penghasilan tidak kena pajak mengalami perubahan, sebagaimana yang terbaru diatur dalam PMK nomor 162/PMK.03/2012.

Berapa besarnya?

Aturan lama (UU 36 tahun 2008):
Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

  1. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
  2. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  3. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
  4. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Aturan Baru (PMK 162/PMK.03/2012):
Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:

  1. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
  2. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  3. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
  4. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Kapan mulai berlaku?
Ketentuan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2013.

Trus bagaimana dengan pelaporan SPT tahunan orang pribadinya?

Menurut SE-51/PJ/2012 diatur bahwa:

  1. untuk pelaporan SPT tahunan PPh OP tahun 2012 tetap menggunakan PTKP lama
  2. Untuk pelaporan SPT tahunan PPh OP tahun 2013 dan seterusnya menggunakan PTKP baru

Referensi:
PMK162 tahun 2012
SE-51/PJ/2012

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 354 pengikut lainnya.