PMK Nomor 21/PMK.11/2014: Kejelasan Perhitungan Pajak Masukan bagi Perusahaan Kelapa Sawit


Di bawah ini adalah opini saya yang pernah dimuat di Majalah Indonesia Tax Review Edisi 15 Tahun 2014.

Para pengusaha kelapa sawit patut meyambut gembira dengan berlakunya ketentuan terbaru tentang pengkreditan pajak masukan. Pada tanggal 30 Januari 2014 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 21/PMK.011/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak.
Sebelum berlakunya ketentuan PMK-21, terdapat dispute terkait dengan pengkreditan pajak masukan, khususnya terhadap wajib pajak kelapa sawit yang mempunyai usaha integrated, yaitu mempunyai kebun kelapa sawit sekaligus pabrik kelapa sawit. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan PP 12 tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, barang hasil perkebunan merupakan salah satu barang yang termasuk strategis. Atas penyerahan hasil kebun kelapa sawit berupa TBS (tandan buah segar) sesuai dengan ketentuan tersebut penyerahannya dibebaskan PPN nya.
Menurut ketentuan Undang-Undang PPN (UU 42 tahun 2009) pasal 16B ayat 2 disebutkan bahwa pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan. Ketentuan dalam pasal 16B tersebut menimbulkan pertanyaan apakah untuk pajak masukan atas kebun kelapa sawit itu dapat dikreditkan atau tidak, khususnya untuk perusahaan kelapa sawit yang terintegrasi (mempunyai kebun dan juga pabrik kelapa sawit sekaligus) atau perusahaan kelapa sawit yang tidak mempunyai pabrik kelapa sawit tetapi melakukan titip olah hasil TBS kemudian menjual hasilnya dalam bentuk CPO atau produk turunan lainnya.
Sebelum diterbitkannya PMK-21, ketentuan yang berlaku terkait dengan pengkreditan pajak masukan untuk perusahaan kelapa sawit adalah PMK 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak, dan SE-90/PJ/2011 tentang Pengkreditan Pajak Masukan Pada Perusahaan Terpadu (Integrated) Kelapa Sawit.
PMK-78 mengatur bahwa pajak masukan hanya boleh dikreditkan apabila perusahaan melakukan penyerahan BKP yang terutang PPN. Dalam hal penyerahannya tidak terutang PPN maka pajak masukan seluruhnya tidak boleh dikreditkan. Dalam hal terdapat perolehan BKP/JKP yang digunakan/dimanfaatkan secara bersama-sama untuk penyerahan BKP yang terutang PPN dan tidak terutang PPN maka pajak masukannya dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pajak masukan.
Dalam contoh perhitungan yang terdapat di lampiran PMK-78 tidak terdapat contoh untuk penghitungan pajak masukan untuk pabrik kelapa sawit terintegrasi. Contoh perhitungan Pajak Masukan yang diberikan dalam lampiran ketentuan tersebut adalah contoh untuk perusahaan perkebunan jagung terintegrasi yang menjual jagung dan minyak jagung. Dalam artian memang dalam satu perusahaan terdapat penyerahan yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN.
Namun bagaimana dengan perusahaan kelapa sawit terintegrasi yang hanya menjual CPO dan produk turunannya yang seluruhnya terutang PPN, sehingga bisa dikatakan karakteristiknya berbeda dengan perusahaan jagung pada contoh PMK-78. Dengan demikian, masih terdapat ketidakjelasan bagaimana perhitungan pajak masukan untuk pabrik kelapa sawit terintegrasi.
Ketidakjelasan dalam PMK-78 itulah yang kemudian dijawab oleh Ditjen Pajak dengan SE-90/PJ/2011. Surat Edaran tersebut secara eksplisit ditujukan untuk menjawab pertanyaan dari wajib pajak terkait pedoman untuk pengkreditan pajak masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit.
Lanjutkan membaca PMK Nomor 21/PMK.11/2014: Kejelasan Perhitungan Pajak Masukan bagi Perusahaan Kelapa Sawit