Urusan PBB dan BPHTB Jangan Ke Kantor Pajak Lagi..



Selama ini urusan tanah dan bangunan tidak jauh-jauh dari Kantor Pelayanan Pajak. Ketika terjadi transaksi jual beli tanah dan atau bangunan, maka salah satu pajak yang harus dibayar adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Begitu pula ketika seseorang atau menguasai dan atau memanfaatkan tanah atau bangunan, maka ada kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunannya.

Seiring dengan otonomi daerah, sejak 31 Desember 2010 pengelolaan BPHTB sudah resmi dipindahkan ke pemerintah daerah atau kota di seluruh Indonesia. Melalui peraturan bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri (PMK nomor 188/PMK.07/2010), maka urusan BPHTB sekarang tidak di Kantor Pajak lagi. Jadi kalau ada urusan atau permasalahan BPHTB, jangan sampai salah alamat lagi ya.. Ngurusnya ke pemda atau pemkot, bukan ke KPP lagi.

Lain BPHTB, lain pula dengan PBB. Untuk jenis pajak ini, yang dialihkan hanya untuk sektor P2 (Pedesaan dan Perkotaan). Untuk PBB ini pemerintah daerah atau pemerintah kota diberi batasan waktu maksimal sampai dengan tahun 2014 untuk mengelola PBB nya. Hal ini tidak terlepas dari persiapan perda dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengelola PBB, mengingat pengolahan PBB lebih rumit daripada BPHTB.

Sampai dengan 2011 ini ada beberapa daerah yang sudah mengolah PBB nya sendiri. Yang pertama mengalihkan PBB adalah pemkot Surabaya pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2011 ini ada tambahan 17 kota yang mengalihkan PBB nya.

So, apa konsekuensinya pengalihan ini? Menurut penulis, memang ada kemungkinan sedikit permasalahan pada masa transisi ini. Mengingat selama ini pemda atau pemkot hanya menerima bagi hasil saja dari PBB. Daerah selama ini hanya membantu Ditjen Pajak untuk melakukan himbauan kepada warganya untuk melunasi PBB nya. Kemudian dari hasil PBB itu daerah mendapat bagi hasil, sedangkan DJP mendapat bagian upah pungut.

Ketidaksiapan pemda terutama dari sisi SDM dan infrastruktur teknologi informasi. Sebagai gambaran, pemda setidaknya harus membuat struktur organisasi dan fungsi mirip dengan yang ada di KPP untuk mengolah PBB dan BPHTB ini. Khusus untuk PBB lebih rumit daripada BPHTB, karena harus mengolah data peta blok, data NJOP, sistem pembayaran yang link dengan perbankan atau Tempat Pembayaran. Bisa dibayangkan bagaimana pusingnya pemda menerima pengolahan PBB ini.

At last, mudah-mudahan pengalihan PBB ke daerah ini makin mensejahterakan masyarakat di daerah, bukan sekedar menyejahterakan pemerintah daerahnya saja… semoga..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s