Sensus Pajak Nasional


Pada tanggal 30 september 2011, secara serentak Direktorat Jenderal Pajak akan melaksanakan kegiatan besar yang dilakukan secara nasional dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan (kompas, 19/8/2011). Kegiatan ini dinamakan dengan sensus pajak nasional (SPN). Sensus pajak adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, artinya ekstensifikasi, dengan mendatangi wajib pajak (WP) di seluruh Indonesia.

Menurut Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany, program sensus akan dibuka di pusat belanja Mangga Dua, Jakarta. Diikuti serentak di 300 kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia. Sensus tersebut akan menyasar masyarakat berpendapatan besar. Ada tiga kawasan utama yang akan didatangi petugas pajak, yakni gedung-gedung bertingkat, kawasan komersial, dan permukiman elit.

Urgensi SPN

Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja. Dalam data pokok APBN 2005-2011, untuk tahun 2011 dari target penerimaan negara sebesar 1.086 triliun, 878.7 triliun berasal dari target penerimaan perpajakan. Hal ini berarti penerimaan perpajakan berkontribusi sekitar 77% penerimaan negara. Pada tahun 2012 Penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp1.019,3 triliun, naik sekitar 16 persen dibandingkan dengan target APBN Perubahan 2011 sebesar Rp 878,7 triliun. Pada tahun 2011, hingga bulan September realisasi penerimaan perpajakan baru mencapai 62% dari target 878,7 triliun atau sekitar 544,8 triliun.

Kondisi penerimaan 2011 yang baru mencapai 62% dan target penerimaan yang cukup tinggi di 2012 menjadi salah satu faktor dilaksanakannya SPN di 2011 dan berakhir di tahun 2012. Diharapkan hasil dari SPN ini mampu menggenjot tidak hanya jumlah wajib pajak tetapi juga mampu meningkatkan jumlah penerimaan perpajakan.

Menurut penulis SPN mempunyai urgensi yang cukup tinggi dalam kaitan pencapaian target tax ratio 12,66% dan target penerimaan pajak Rp1.019,3 triliun di tahun 2012. Data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta orang dianggap layak membayar pajak. Tetapi dari jumlah itu hanya 8,5 juta orang yang memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari sektor wajib pajak badan, yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak terdapat 22.6 juta badan usaha baik yang berdomisili tetap maupun tidak, namun hanya 466 ribu badan usaha yang membayar pajak. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Mungkin beberapa alasan itulah yang membuat dirjen pajak meluncurkan program sensus pajak nasional. Bagi wajib pajak tidak perlu takut. Kegiatan ini adalah dalam rangka updating database wajib pajak untuk keperluan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Selama anda patuh dengan kewajiban perpajakan anda, maka tidak ada yang perlu untuk ditakutkan.

5 thoughts on “Sensus Pajak Nasional

  1. Pak,ada sedikit yg mau saya tanyakan .Dalam form formulir SPN ada istilah penghasilan bruto.
    Apakah penghasilan bruto / peredaran bruto yg dimaksud dalam formulir SPn adalah sama dengan penghasilan bruto dalam perhitungan PPh berdasarkan norma .

    Sebenarnya saya sangat bingung mengenai apa yg dimaksud penghasilan bruto tersebut .apakah yg dimaksud itu adalah omset toko yg artinya jumlah total semua penjualan barang di toko selama 1 bulan ?
    Kalau iya bagaimana buat kasus dibawah ini:
    Antonius , seorang pedagang tv ,lajang ,membeli tv dengan harga 4.800.000 dijual harga 5.000.000.rata2 penjualan tiap bulan 20 unit
    berarti omset antonius selama 1 bulan adalah 5.000.000×20 = 100.000.000 dan selama setahun menjadi 1.200.000.000
    kalau kita hitung berdasarkan norma 30% berarti penghasilan nettonya menjadi 30% x 1.200.000.000 = 360.000.000
    Penghasilan kena pajak 360.000.000-15.840.000 = 344.160.000
    pph = (50.000.000 x5%)+(250.000.000×15%) +(44.160.000×25%)
    =51.040.000
    ini berarti PPH yg mesti dibayar lebih dari keuntungan riil
    sedangkan kalau kita hitung secara manual pembukuan penghasilan netto yg diterima Antonius cuma 200.000 x 20 unit x 12 bulan jadi hanya 48.000.000
    Penghasilan tidak kena pajak = 48.000.000-15.840.000 =32.160.000
    PPH = 32.160.000 x 5% = 1.608.000
    tolong dikoreksi kalau ada yg salah

    1. Peredaran bruto yang dimaksud dalam Formulir Isian Sensus (FIS) adalah omset toko selama satu bulan. Data tersebut tidak serta merta menjadi data perhitunngan pajak terutang.

  2. Pertanyaan Pak Suhadi,.. itu sebabnya Pak, bagi pengusaha hendaknya melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya.. sehingga tidak dikenakan perhitungan penghasilan dengan menggunakan norma… Btw dapat norma 30% darimana?? kayanya ituu terlalu besar deh

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s