Pajak Warteg


 

Jakarta di bawah kepemimpinan fauzi-foke-wibowo memang tidak henti-hentinya melahirkan kontroversi. Beberapa bulan yang lalu masyarakat jakarta sudah dibuat kesal, marah, dan sebal setelah pernyataan di media yang mengatakan bahwa jakarta tidak banjir, hanya genangan saja. Padahal pada malam harinya sebuah tragedi mengerikan terjadi di hampir seluruh jalanan di jakarta. Jalanan di jakarta malam itu layaknya parkiran kendaraan umum. Hampir seluruh jalanan banjir dan warga yang tinggal di jabotabek terjebak banjir. Tidak sedikit warga yang harus sampai rumahnya dini hari karena hampir semua sarana transportasi terkena dampak banjir.

Kali ini kontroversi berlanjut. Pemda DKI Jakarta melalui dinas pendapatan daerahnya berencana untuk mengeluarkan kebijakan baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). Pemda DKI berencana untuk mengenakan pajak penjualan atas pengusaha warteg di DKI yang mempunyai omset setahun 60 juta atau 5 juta per bulan.

Kontan saja warga DKI semakin geram terhadap foke. Sebuah kebijakan yang cukup melukai hati rakyat kecil. Pengenaan pajak warteg ini merupakan bentuk penjajahan baru.

Politisi Partai Gerindra, Permadi, berpendapat, kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan menarik pajak 10 persen dari warung tegal (warteg) dan sejenisnya yang beromzet Rp 167.000 per hari adalah bentuk penjajahan terhadap rakyat sendiri.
Dengan kebijakan baru itu, kata dia, Pemprov ibarat memungut upeti dari rakyat kecil sementara “orang-orang besar” bebas dari pajak. Yang dimaksud Permadi dengan “orang-orang besar” adalah para wajib pajak kelas kakap yang melakukan aneka tipu daya demi menghindar pungutan pajak”.

Permasalahan

Menurut saya ada beberapa hal yang patut dikritisi terhadap rencana kebijakan ini.

Alasan pemda DKI untuk meningkatkan PAD menurut saya masih terlalu dini. Menurut saya masih banyak potensi PAD dari pemda DKI yang belum tergali. Pemda DKI masih belum optimal untuk mengintensifikasi pajak daerahnya. Bahkan sebuah LSM membuat analisis bahwa masih banyak kebocoran dalam pemungutan pajak daerah.  Baca ini

Perluasan objek pajak daerah hendaknya disertai kajian terlebih dahulu. Kebijakan perluasan objek pajak ke usaha warteg berisiko menimbulkan ekonomi biaya tinggi karena konsumen paling akhir akan menanggung pajak tersebut. Padahal kita ketahui konsumen dari warteg rata-rata adalah masyarakat pada segmen menengah ke bawah. Pengenaan pajak ini jelas berbeda dengan pajak restoran yang konsumennya rata-rata berada pada segmen menengah ke atas.

Dasar omset 60 juta setahun atau 5 juta sebulan atau 167 ribu sehari terlalu rendah. Akan banyak pengusaha warteg yang tersasar apabila batas ini diterapkan. bahkan saya yakin pengusaha nasi goreng jalanan aja omsetnya bisa melebihi 167 ribu sehari.

Lemah dalam hal pengawasan. Penerapan kebijakan ini akan lemah sekali dalam pengawasannya dan rentan penyelewengan. Saya yakin banyak warteg yang tidak melalukan pembukuan untuk usahanya. Hal ini bisa menjadi dispute antara petugas pajak daerah dengan pengusaha warteg untuk menghitung pajak warteg tersebut.

 

 


4 thoughts on “Pajak Warteg

  1. wekeke.. terima kasih mastein atas kunjungannya.. halah bisa aja mas stein. saya penggemar tulisannya lho, mampu menyajikan hal yang rumit dengan sederhana dan mengalir

  2. ini nih yang bikin heboh masyarakat, banyak orang yang mengira pajak warteg itu dipungut oleh aparat pajak, padahal ini kebijakan pemda DKI..
    banyak dari mereka yang punya persepsi negatif tentang pajak warteg, tanpa tahu apa tujuan dan bagaimana aturan mainnya..
    ckckck, bukti bahwa IPM di indonesia tergolong rendah..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s