Artikel NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) – Lengkap


Berikut tanya jawab seputar NPWP:

47 thoughts on “Artikel NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) – Lengkap

  1. mau nanya nih, kalau untuk perhitungan zakat sebagai pengurang itu gimana ya? trus perlakuannya antara zakat sebagai pengurang pada orang pribadi dengan badan apakah sama?
    terima kasih sebelumnya..

  2. @Ovi

    Memang benar, dalam KEP-163/PJ/2003 dijelaskan bahwa Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak badan atau penghasilan neto Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.

    Lalu bagaimana perlakuannya dalam pelaporan SPT? Zakat dapat dilaporkan sebagai pengurang PENGHASILAN BRUTO dalam SPT Tahunan. Perlakuan bagi OP maupun Badan kurang lebih SAMA, jd untuk orang pribadi yang mengisi Form 1770, Zakat dapat dibebankan sebagai BIAYA (Deductible). Kemudian Zakat dan biaya-biaya usaha lainnya dijumlahkan dan nominal totalnya dilaporkan pada Lampiran I Nomor 1 huruf d (item BIAYA USAHA).

    Sedangkan perlakuan bg Badan, sama-sama menjadi komponen Biaya Usaha, namun dilaporkan dalam Form 1770 Lampiran I Nomor 1 huruf c atau f, tergantung klasifikasi zakat tersebut oleh perusahaan ybs.

    Apakah semua Zakat dapat dibebankan (menjadi faktor pengurang pajak)?
    Zakat dapat dibebankan apabila disetorkan melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Jadi pada saat melaporkan SPT Tahunan OP/Badan, WP ybs wajib melampirkan:
    ” lembar ke-1 Surat Setoran Zakat atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat penerima setoran zakat yang bersangkutan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut.”
    Dan harus diperhatikan bahwa Surat Setoran Zakat yang dapat diakui sebagai bukti sekurang-kurangnya harus memuat:
    a.Nama lengkap Wajib Pajak;
    b.Alamat jelas Wajib Pajak;
    c.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    d.Jenis Penghasilan yang dibayar zakatnya;
    e.Sumber/jenis penghasilan dan bulan/tahun perolehannya;
    f.Besarnya penghasilan;
    g.Besarnya zakat atas penghasilan

    CMIIW, CheeRS!!

    nidya

  3. Saya ingin menanyakan mengenai pajak penghasilan dari WNI yg bekerja di luar negeri (TKW, TKI). Apakah PTKP yg di pakai sama dengan yg di Indonesia?.
    Jika sama, alangkah kasihan para TKI, TKW yg sudah mati-matian bekerja di luar negeri. Harusnya ada PTKP tersendiri berdasarkan di negara mana WNI ini bekerja. Karena, biaya hidup di negara-negara tujuan para TKI biasanya lebih tinggi dari biaya hidup di Indonesia (biaya makan, biaya sekolah anak, dll).
    Minta penjelasan berdasarkan apa sih, PTKP di tetapkan sebesar Rp. 13.200.000,- per tahun?

    Sebagai contoh, seorang TKW (menikah, anak 1) di Saudi mendapat gaji 700 riyal per bulan, atau sebesar Rp. 2.007.950,- atau per tahunnya sebesar Rp. 24.095.400,-. Dikurangi PTKP sebesar Rp. 13.200.000 + 2 x 1.200.000,-; sehingga penghasilan yg kena pajak sebesar Rp. 8.495.400,-. Pajak yg harus dibayar sebesar 5%nya, atau sekitar Rp. 424.770,-
    Uang sebesar ini lumayan banyak buat TKW tersebut.

    Contoh kedua, seorang TKI yg menjadi operator pabrik kimia di Saudi, gajinya 8000 riyal per bulan. Menikah, anak dua. Keluarga tinggal di Saudi juga. Anak sekolah di saudi juga. Waktu di indonesia bekerja sebagai operator pabrik dengan gaji Rp. 2 juta per bulan.
    Gaji 8000 riyal setara dengan Rp. 22.948.000,- per bulan atau per tahunnya sebesar Rp. 275.376.000,-
    Di kurangi PTKP sebesar 13.200.000 + 3 x 1.200.000; penghasilan yg kena pajak adalah Rp. 258.576.000,-. Pajak yg harus dibayarkan 35%nya, atau sebesar Rp. 90.501.600,-
    Kasihan sekali si TKI ini jika harus diambil pajaknya sebesar Rp 90 juta.

    Inilah yg menjadi pertanyaan saya di awal email; PTKP ini berdasarkan apa?
    Saya assumsikan, PTKP ini berdasar harga beras. Saat ini harga beras di indonesia Rp. 5000,- per kilo.
    Jika PTKP saya bagi dengan harga beras, = Rp. 13.200.000,- / Rp. 5000,- = 2640

    Di saudi, harga beras perkilonya 6 riyal, atau setara dengan Rp. 17.211,-; jika saya kalikan dengan 2640 maka hasilnya Rp. 45.437.040,-
    Trus untuk tangungan sebesar (12/132) x Rp. 45.437.040,- = Rp. 4.130.640,-
    Jadi PTKPnya sebesar Rp. 57.828.960,-.
    Yg kena pajak jadinya sebesar Rp. 217.547.040,-; pajaknya 35% sebesar Rp. 76.141.464,-
    Masih kasihan juga si TKI ini..
    Harusnya range penghasilan kena pajak juga berdasar harga beras. Hasilnya sbb:

    0 – 86 juta (5%)
    86 jt – 172 jt (10%)
    172 jt – 344 jt (15%)
    344 jt – 688 jt (25%)
    > 688 jt (35%)

    Berdasar tabel di atas, pajak yg harus di bayarkan sebesar 15%; senilai Rp. 32 juta.
    Dengan besaran seperti di atas, mungkin para TKI jadi tidak keberatan.
    Dan lagi yg penting; kita tidak rela jika pajaknya di KORUPSI.
    Serta contoh kasus yg pertama, yg gajinya 700 riyal perbulan tidak termasuk yg kena pajak (PTKPnya 45 jt).

    Para TKI ini adalah pahlawan devisa, harusnya di beri kemudahan-kemudahan bukannya malah di peras disana-sini.
    Toh gaji yg mereka dapet akan di bawa masuk ke indonesia dalam bentuk dollar; yg berarti negara Indonesia mendapat suntikan dollar dari para TKI ini, yg ketika di indonesia jarang di perhatikan pemerintah dan sulit ndapetin pekerjaan.

    Naif rasanya, jika slogan Cinta Tanah Air di ikut-ikutkan. Ketahuilah, para TKI ini lebih cinta tanah air di banding orang yg berada di indonesia (kalo lihat yg di http://www.pajak.go.id)

    Terima Kasih,
    Patih
    Salah satu TKI yg mengadu nasib di Saudi

  4. @patih
    Maaf bpk patih, kami br bs merespons. Setahu kami saat ini belum ada privillege bagi TKI (selain pengecualian pengenaan pajak bagi TKI yg hendak diberangkatkan).

    –Perihal Standar PTKP
    Standar PTKP13,2 jt yg skarang diterapkan (atau 15,84 jt tahun depan) kemungkinan besar berdasarkan BIAYA HIDUP penduduk Indonesia. Sayangnya memang belum ada pembedaan bagi TKI dalam hal PTKP sebab diasumsikan keluarga TKI ybs masih berada di Indonesia dan mengikuti standar hidup Indonesia. Kasus bpk Patih memang tergolong special case (keluarga pun tidak menikmati fasilitas perpajakan). Tapi pasti ada bagian keluarga bapak (dekat/jauh) yg menerima manfaat pajak karena sumber penerimaan utama kan dr pajak. Kalaupun Bapak benar-benar merasa tidak pernah memperoleh manfaat pajak sedari lahir & menjadi WNI, atau bapak merasa ada baiknya ada perubahan PTKP, ada baiknya bapak langsung mengajukan saran melalui surat ke Direktorat Peraturan Perpajakan Satu – Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta. Atau telepon ke 500200, mungkin menghabiskan biaya, tapi tak ada salahnya berjuang demi masa depan =)

    –Perihal Besarnya Pajak Terutang
    Indonesia dan Arab Saudi telah mengadakan Tax Treaty yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2000 mengenai Perjanjian Pengenaan Pajak Berganda (P3B). Jadi solusi atas masalah bapak yang dapat kami berikan adalah “Pengkreditan Pajak yang telah Dipotong di Arab Saudi”. Apabila bapak telah dipotong pajak oleh pemberi kerja di Arab Saudi, maka bapak dapat mengurangkan pajak yang telah dipotong tersebut dari pajak penghasilan yang terutang di Indonesia pada saat melaporkan SPT Tahunan PPh OP (Pengkreditan PPh pasal 24, SPT 1770 OP Induk pada item Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 Yang Telah Dikreditkan). Akan tetapi, besaran yang dapat dikreditkan tidak boleh melebihi batasan yang telah ditetapkan. Jadi nanti bapak membandingkan antara Pajak yg Telah Dipotong di Arab Saudi dengan hasil perhitungan Pajak yg Telah Dipotong dibagi Penghasilan Kena Pajak dikalikan Pajak Terutang di Indonesia. Di antara kedua nilai tersebut, mana yang lebih kecillah yang digunakan sebagai nilai yang dapat dikurangkan

    –Perihal Korupsi dkk
    Mohon maaf pak, klo u/ yg satu ini di luar kapasitas kami sebagai pengelola blog. Masalah alokasi yang penuh dengan “tanda tanya” , ada baiknya bapak tanyakan langsung ke instansi yang bapak anggap bermasalah. Hal tersebut jelas tercantum dalam definisi pajak pada UU No. 28 Tahun 2007, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Jadi memang bukan tugas DJP u/ memberikan kontraprestasi langsung. Setahu saya sih kantor pajak saja tidak pernah menerima pembayaran pajak langsung…^^

    @Ovi
    Untuk OP, juga dapat mengkreditkan zakat dalam form 1770 & 1770S Induk kolom “Zakat atas Penghasilan yang Menjadi Objek Pajak” (jadi Zakat Mal atau Zakat Fitrah tidak dapat dikurangkan) sebagaimana definisi dalam KEP – 163/PJ/2003 yang telah disebutkan sebelumnya).

  5. @ Patih
    sekedar tambahan mengenai pajak bagi WNI di luar negeri seperti TKI/TKW:

    Apabila Saudara berada di Luar Negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan), maka Saudara diperlakukan sebagai Subyek Pajak Luar Negeri sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 2, kecuali diatur lain di
    Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) antara Indonesia dengan negara domisili saudara.

    Daftar negara yang telah mempunyai Tax Treaty dengan Indonesia dapat saudara lihat di website pajak http://www.pajak.go.id Subyek Pajak Luar Negeri yang tidak mempunyai penghasilan apapun yang bersumber dari Indonesia, tidak perlu membayar Pajak Penghasilan (PPh) lagi.

    Apabila Subyek Pajak Luar Negeri memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, maka atas penghasilan tersebut dipotong PPh sesuai dengan tarif yang diatur di Tax Treaty (apabila sudah ada Tax Treaty dengan Indonesia) atau UU RI No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (apabila belum ada Tax Treaty dengan Indonesia).

    WNI yang merupakan Subyek Pajak Luar Negeri tidak wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, akan tetapi diperbolehkan. Pendaftarannya dapat melalui e-registration di website kami http://www.pajak.go.id .

    Setelah selesai melakukan pendaftaran, formulir registrasi dan Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS) harus dikirimkan dengan dilampiri fotokopi KTP yang masih berlaku ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai domisili saudara berdasarkan KTP via pos.

    Nantinya NPWP akan dikirimkan ke alamat Saudara seperti yang tercantum di KTP. Akan tetapi setelah memperoleh NPWP, Subyek Pajak Luar Negeri tetap mempunyai kewajiban yaitu melaporkan SPT Tahunan setiap tahun
    paling lambat tanggal 31 Maret setelah tahun pajak berakhir ke KPP dimana Saudara terdaftar.

    Apabila saudara tidak memperoleh penghasilan sama sekali dari Indonesia,maka saudara cukup melaporkan penghasilan dan PPh Terutang NIHIL. SPT tersebut dapat dilampiri Surat keterangan Domisili, bukti pemotongan
    PPh, dan dokumen pendukung yang menunjukkan wajib pajak bekerja di perusahaan luar negeri dari Negara tempat wajib pajak memperoleh penghasilan.

    Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat membantu.

    Terima kasih.
    -ical untuk tim blog pajak indonesia-

  6. Mengenai zakat…
    Kalau saya mempunyai emas yang sudah sampai pada nisabnya misalnya saja 0,5 Kg dan sudah 1 tahun.
    Emas diperoleh dari tabungan uang gaji saya dan istri.
    Katakanlah emas itu bernilai Rp. 30 juta dan saya bayarkan zakatnya sebesar 2,5% dari 30 juta berarti 750 ribu.
    Dan saya bayarkan ke BASNAS, apakah atas zakat saya tersebut dapat saya kurangkan sebagai pengurang pajak?

    terimakasih

  7. @rulli
    Tidak dapat. Zakat dalam peraturan perpajakan yang dapat dikurangkan adalah atas “Penghasilan yang menjadi Objek Pajak”. Misalkan Pak Rulli menerima penghasilan 10juta/bln, dan keseluruhan penghasilan tsb merupakan objek pajak yang nantinya akan dipotong PPh Pasal 21, maka zakat atas Take Home Pay sebesar 2,5% (dibayarkan ke BAZNAS) inilah yg dpt dikurangkan dalam form 1770 atau 1770S.

    Klo zakat mal, zakat fitrah, dkk sejauh ini masih belum dapat dikurangkan meskipun dibyrkan ke BAZNAS.

  8. @ayie_gt
    Terimakasih jawabannya
    Berarti tidak semua zakat yang dibayarkan ke baznas boleh jadi pengurang pajak. Apakah di UU PPh baru juga sama?

    Kemudian mengenai TKI di Saudi Arabia, menurut pasal 2 UU PPh memang seperti yang diuraikan di atas.
    Tapi bagaimana dengan pasal 2A UU PPh? Bahwa kewajiban pajak subjektif sebagai WPDN bagi orang yang lahir di INA berakhir jika dia meninggal dunia atau meninggalkan INA untuk selama-lamanya?
    Juga mengenai tax treaty, apakah tax treaty mengatur tentang subjek pajak dalam negeri dan luar negeri masing-masing negara? di pasal berapa?

  9. Apakah setiap TKI or TKW yg bekerja di luar negeri harus punya NPWP?
    Soalnya ini berkaitan dengan Fiskal, selama ini jika kita sudah tercatat sebagai Penduduk Luar Negeri (ada stamp dari KBRI negara tempat TKI/TKW bekerja), dan lebih dari 6 bulan tinggal di luar negeri, ketika di bandara bisa meminta bebas fiskal. Apakah hal ini masih berlaku?

  10. Nah kalo yang bayar Zakat bisa di restitusi bagaimana dengan kami yg non muslim yang juga memberikan sumbangan utk panti asuhan, atau kegiatan keagamaan kami bayar yg sifatnya sama dengan zakat apakah ini bisa direstitusi juga ? kalau tdk ini tdk adil dong.

    – Nah kalau perusahaan kami tidak memotong pajak apakah kami bisa bayar/setor pajak sendiri ?

  11. @rulli
    yup! jd tidak semua zakat dapat dibebankan (menjadi pengurang penghasilan). ada syarat2nya. sampai dengan saat ini syaratnya ya yg diatur dlm KEP163/PJ/2003 (Lihat jawaban a/ pertanyaan Ovi). Hal ini juga berlaku dalam UU PPh baru (UU 36/2008), Zakat yg bisa dikurangkan hanya zakat atas penghasilan&sesuai syarat yg ada. u/ peraturan penjelasnya belum ada, jadi mungkin persyaratannya msh merujuk (bagi umat Islam) pada KEP 163 tadi. Perbedaan di UU PPh terbaru ada pada pemberian hak bagi umat agama lain u/ membebankan zakatnya. Jadi langsung aja y saya jawab pertanyaan bp Kusnoko

    @Kusnoko
    UU PPh terbaru (mulai berlaku u/ tahun pajak 2009 –dilaporkan 2010–), pemeluk agama lain (tidak terbatas Islam) dapat membebankan zakat yang dibayarkannya. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 4 (3) UU PPh No 36/2008,”bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi PEMELUK AGAMA YANG DIAKUI DI INDONESIA, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah ….dst)
    Jadi meskipun nonmuslim, tetap dapat membebankan zakat atas penghasilan yang telah dibayarkannya asal disetorkan melalui lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. TAPI, tidak dapat dipungkiri bahwa besaran zakat antar agama berbeda. Ada yang 2,5% namun ada juga yang bahkan 10%. Untuk persentase besaran pasti yang dapat dikurangkan itu, belum ada aturan yg mengaturnya. Mungkin akan diseragamkan 2,5% atau mungkin disesuaikan. Jadi kita tunggu saja ya..^^V

    Pak Kus, saya agak bingung niyh dgn pertanyaan yg ke2. Maksud perusahaan tidak memotong itu karena bapak mempunyai usaha bebas atau karena pemberi kerja bapak melalaikan kewajibannya u/ memotong pajak karyawannya?

    -kalau bapak memang mempunyai usaha bebas, ya bpk setor sendiri pajaknya sesuai jenis usaha bapak. Bapak bayar pajak ke BANK menggunankan SSP, lalu melaporkannya dalam SPT dengan tidak lupa melampirkan bukti SSP tadi. Tapi Kode Jenis Setoran dan Kode MAP nya disesuaikan dengan jenis pajaknya ya pak, supaya tidak salah. Karena kalau salah, bapak harus melakukan pemindahbukuan. Repot dech…– daftar kodenya bisa ditanyakan ke Kantor Pelayanan Pajak mana saja–

    -Kalau perusahaan bpk yang emang gk mw motong pajak, waaahhh.. kacau juga ya pak. Karena kewajiban memotong memang ada di perusahaan bapak. Kalau diperiksa org pajak, bisa berabe tu perusahaan pajak. Karena logika dalam pajak adalah, DJP akan menagih kewajiban perpajakan pada org yg diberi kepercayaan u/ memotong/memungut pajak. Nanti si pihak pemotong/penungut ini akan memberikan BUKTI POTONG kpd bapak, u/ dilaporkan dalam SPT Tahunan Orang Pribadi bpk. Sebab setiap perusahaan s.d Tahun Pajak 2008 DIBERI KEWAJIBAN u/ membuat laporan 1770-badan & 1721-pemotongan pajak karyawan. Jadi coba deh bpk tanyakan ke bagian Payroll&Tax bpk, benar sudah dipotong atw belum. Tapi pemotongan tersebut hanya atas penghasilan bapak dari perusahaan ybs ya pak, klo ada penghasilan lain, baru bapaksetor&lapor pajak sendiri pak. Jadi sistem u/ pemotongan PPh 21 yang berlaku saat ini ya bari bisa lewat perusahaan pemberi kerja. Atau jangan2 perusahaan bpk belum punya NPWP? (“,)

    @Patih
    Setahu saya klo jd TKI/TKW itu gk ganti kewarganegaraan kn pak? Klo jawabannya memang gak ganti kewarganegaraan ya: “TKI/TKW wajib mempunyai NPWP”
    Alasan pencabutan NPWP hanya ada 2: Meningga dunia atau Meninggalkan Indonesia u/selama2nya (ganti kewarganegaraan). Toh TKI/TKW ybs tetap akan kembali ke Indonesia kan? Jadi wajib punya NPWP pak kalo penghasilannya memang sudah di atas PTKP. Nanti kan ada mekanisme pengkreditan pajak yang telah dipotong di Luar Negeri ketika bapak lapor pajak di Indonesia, jd bayar pajaknya gk akan double ASAL negara tempat bpk bekerja telah melakukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Naaah, sXan jawab pertanyaan bpk Rulli niyh ..

    @Rulli
    (Nuhun pak baru sempet jawab, maklum akhir tahun)
    tax treaty mengatur tentang subjek pajak dari 2 negara yang berperjanjian tsb. Mis Indonesia-Uni Emirat Arab (berlaku sejak 1Jan2000), mengatur apabila warga Indonesia tinggal di UEA,bagaimana perlakuan pajaknya. Atau sebaliknya, apabila warga negara UEA tinggal di Indonesia. UU mana yang dapat digunakan (pasal 1); Terminologi subjek pajaknya (Pasal 2); Objek2 pajak yang diperjanjiakan (ex:dividen, royalti, perlakuan bagi pelajar, pekerja, dll); berikut Metode Penghindaran Pajak Berganda (pasal 23). Kurang lebih item yang diperjanjikan dl P3B ya seperti itu, pak.

  12. info nya oke banget nih, lebih gampang dimengerti dibanding situs resmi pajak. Saya mau tanya, kalau saya ibu rumah tangga dan kebetulan pernah menerbitkan buku, bagaimana caranya utk mendapat NPWP? Apakah bisa mengikut dengan NPWP suami? karena ada peraturan baru yang mengenakan pajak 100% lebih tinggi utk pemotongan royalti buku, jika penulisnya yg tdk punya NPWP. Thanks

  13. mau tanya ya, masih agak bingung abis baca tulisannya, saya mau membuat npwp dan sudah terdaftar sementara, tapi suami saya belum punya npwp, sedangkan baru memulai usaha yang penghasilannya belum jelas tiap bulannya, katanya npwp istri ikut suami kalau kaya gini gimana ya?

  14. mau tanya ya, masih agak bingung abis baca tulisannya, saya mau membuat npwp dan sudah terdaftar sementara, tapi suami saya belum punya npwp, sedangkan dia baru memulai usaha yang penghasilannya belum jelas tiap bulannya, katanya npwp istri ikut suami kalau kaya gini gimana ya?

  15. oh iya, di formulir pendaftaran sementara itu saya di contreng pph 25, saya menikah dan mempunyai 1 anak. perhitungannya bagaimana? mohon dijawab secepatnya karena npwp akan segera di urus. terima kasih

  16. @Tari
    Thx mb tari, we’ll take it as compliment ^^V
    Memang u/tahun pajak 2009 (sejak tgl berlakunya UUPPh No 36/2008), diberlakukan konsekuensi kenaikan 100% bagi objek PPh 23 apabila pihak yang dipotong belum mempunyai NPWP. Jadi saran saya, mb tari ikut NPWP suami saja. Sudah ditulis di artikel (kasus happy couple 1), tentang bagaimana istri bermaksud menCABANG NPWP suami. Kurang lebih saran saya, mb datang ke KPP tempat suami mb terdaftar dengan membawa:
    -Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ATAU NPWP milik suami
    -Fotokopi Kartu Keluarga atau surat nikah
    -Fotokopi KTP mb Tari

    Selamat berNPWP

  17. Dear redaksi blog pajak yang baik,

    Bagaimana dengan pemilik NPWP yang sudah tidak lagi bekerja?

    Saya menerima kartu NPWP saya tahun 2005, tapi sejak tahun 2005 saya sudah tidak lagi bekerja.

    Apa yang harus saya lakukan? Apa hak&kewajiban saya?

    Terima kasih banyak untuk advisnya.

    Salam,
    Ajeng

  18. Dear redaksi blog pajak yang baik,

    Bagaimana dengan pemilik NPWP yang sudah tidak lagi bekerja?

    Saya telah menerima NPWP saya sejak bulan Desember 2005, disitu tertera Klasifikasi Lap Usaha (KLU) saya: Pegawai swasta. Namun karna saya sdh tdk bekerja lagi sejak akhir Februari 2005, maka hanya saya simpan surat keterangan terdaftar tsb.

    Memanfaatkan sunset policy yg akan berakhir akhir bulan ini, sebaiknya apa yg harus saya lakukan? Melaporkan perubahan status KLU saya? Apa hak&kewajiban saya, berjaga-jaga kalau ada petugas pajak yang ingin mempersulit.

    Trm ksh byk untuk bantuannya.

    Salam,

  19. @ ajeng wulandari

    di dalam pasal 2 undang-undang KUP (ketentuan umum perpajakan) disebutkan sbb:

    Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila:

    a. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

    b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;

    c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau

    d. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
    Nah, berdasarkan pasal tersebut bisa saja NPWP dari ibu ajeng itu dihapuskan, dengan syarat bahwa anda memang benar-benar sudah tidak memiliki penghasilan lagi. Namun, penghapusan NPWP ini setahu saya harus dengan pemeriksaan terlebih dahulu. namun demikian,dengan perkiraan bahwa anda juga akan bekerja lagi nantinya lebih baik npwp itu tidak usah dihapus. tohj, jika anda mempunyai npwp namun tidak mempunyai penghasilan di dalam SPT cukup dilaporkan nihil, tidak ada pajak yang dibayar.
    semoga membantu.

  20. @ayie_gt

    Please lihat lagi UU baru, untuk zakat kata atas penghasilan sudah tidak ada, so untuk tahun depan semua zakat bisa dibiayakan.

    Untuk tax treaty, tax treaty memang mengatur tentang hak pemajakan, jika subjek pajak salah satu contracting state memperoleh penghasilan dari other contracting state.
    Tapi apakah penduduk (orang) tersebut subjek pajak salah satu treaty partner, tidak diatur dalam tax treaty. Melainkan tunduk dalam UU Pajak Domestik. Tax Treaty paling pol hanya mengatur penduduk yang dual resident termasuk dalam resident yang mana dengan tie break rule. Tapi penentuan apakah dia dual resident atau tidak, tetap berpulang pada UU pajak domestik

    Regards

  21. Mas dan atau mBak,pertanyaannya adalah:
    1.apakah kewajiban bayar hutang ke pihak ketiga bisa menjadi faktor pengurang penghasilan netto?(dimasukkan dikolom mana pd form SPT)
    2.dimanakah kontribusi harta terhadap besaran pajak yg hrs dibayar?(dimasukkan pada kolom mana diformulir SPT)
    3.berapakah besaran prosentase “norma” untuk profesi dokter dalam penghitungan penghasilan kena pajak?
    4.terima kasih banyak,semoga Anda semua sehat2 dan kuat fisiknya melayani WP.

  22. @ Moesa

    1. Kewajiban untuk membayar hutang bukan merupakan faktor pengurang untuk menghitung besarnya penghasilan netto. Untuk lebih jelasnya apa saja yang bisa dikurangkan untuk menghitung besarnya penghasilan netto bisa dilihat pada pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) nomor 36 tahun 2008.

    2. Di dalam SPT memang terdapat formulir untuk mengisi harta yang dimiliki oleh wajib pajak, namun untuk menghitung besarnya pajak tersebut bukanlah dari harta. Kolom harta adalah sebagai alat kontrol bagi direktorat jenderal pajak untuk mengetahui perkembangan penghasilan wajib pajak.

    3. Norma perhitungan penghasilan kena pajak (NPPKP) adalah sebesar 50% sebagaimana diatur di dalam Per 15 tahun 2006.

    4. Terima kasih kembali pak atas doanya

    semoga membantu

  23. Assalamu’alaikum..
    Saya mau tanya pak.. Saya adalah pria menikah,mempunyai pekerjaan(wiraswasta) yang penghasilannya tidak menentu. Jika dihitung,penghasilan saya selama setahun kurang dari batas pendapatan kena pajak.Sedangkan istri saya adalah bekerja terhadap pemberi kerja dan mempunyai jumlah penghasilan kena pajak.
    Pertanyaan saya.. Jika begitu siapa yang harus punya NPWP?saya atau istri saya?sebab yang saya tahu di indonesia ini menganut sistem patrilineal.
    mohon tanggapannya dan terima kasih.

  24. Mohon bantuannya.. plisss…
    duhhh koq ribet yah ngurusin NPWP??
    mau tny, mohon bantuannya..
    apa seb na NPWP ini???
    kenapa br skrg eksis nya??
    slama ini toh sudah menjalankan kewajiban byr pajak
    spt PBB, pajak kendaraan bermotor..
    dgn bhs sederhana sapa aja yg hrs pny NPWP?
    bagaimana dgn serog mahasiswa, yg pny pekerjaan sampingan, dgn hasil tdk menentu?
    hrs ikut NPWP ayahkah?
    bagaimana kalau si ayah sudah tdk bekerja?
    yg berpenghasilan hanya ibu, dimn si ibu menjalankan
    usaha warung makan kecil2an dgn penghasilan tdk menentu jg? NPWP sapa yg hrs diikuti? sapa yg wajib mempunyai NPWP jika kasusnya spt ini?
    apa saja yg wajib dilaporkan dlm pengurusan NPWP
    jika kita mempunyai kasus di atas??
    apa akibatnya kalo gk pny NPWP??
    mohon bantuannya
    terima kasih ^^

  25. Dear temen-temen..

    Saya mau nanya beberapa hal soal NPWP… beberapa yg perlu diketahui :
    1. saya sudah bikin NPWP per tgl 31-12-08
    2. saya sudah bekerja freelance dari thn 2007

    Beberapa yg mau saya tanyakan..

    1. Setelah saya bikin NPWP apa yg harus saya kerjakan ? ada beberapa info yg masuk kesaya al:
    a. saya harus menghitung pajak saya sendiri, trus melaporkan spt ke kpp setiap tahun
    b. saya harus menghitung pajak sendiri, tiap bulan harus ke kpp untuk laporan bulan ini dapet penghasilan berapa dan tiap tahun baru urus spt di kpp juga
    — saya harus ke kpp tiap bulan atau cukup pertahun saja ?

    2. karena saya baru bikin NPWP thn 2008, saya harus bikin spt dari bulan jan 08 – desember 08 gak sih ??

    makasih buat jawabannya..

  26. mau nanya pak, status saya masih mahasiswa tingkat akhir dan belum berpenghasilan, saya sudah bikin npwp karena atas kesadaran dan memanfaatkan sunset policy pada nov 2008. pada saat membuat npwp saya sudah bilang belum bekerja. setelah npwp jadi kategori lapangan usaha (KLU) saya masuk pegawai swasta dengan status usaha karyawan dan kewajiban pajak pph pasal 25 dan 29. pertanyaannya :
    1. kapan saya mulai bayar pajak?
    2. kalau saya masi belum bekerja, apa saya tetap buat SPT?
    3. knapa saya dimasukkan ke KLU peg. swasta?
    mohon penjelasannya
    terima kasih

  27. pak mau tanya bagaimana kalau daftar NPWP di tahun 2009
    bulan Januari, apa masih bisa ikut sunset policy?
    bukankah penyampaian sunset policy diundur sehingga memberi kesempatan orang awam yang mau berpartisipasi buat NPWP ?
    makasih pak

  28. Dear redaksi blog pajak yang baik, terima kasih sudah banyak memberi masukan ttg pajak utk kami yang awam. Saya seorang istri yang bekerja pada lebih dari 1 pemberi kerja (tenaga ahli). Suami karyawan yang sudah berNPWP. Baru2 ini saya buat NPWP dan mendapat nomor baru yang berbeda dari suami. Pertanyaan saya :
    1.Apakah sebaiknya saya mengajukan penghapusan NPWP dan mengajukan NPWP untuk anggota keluarga spt peraturan 51/2008? Untuk NPWP anggota keluarga, apakah harus membuat SPT sendiri, atau hanya suami yang melaporkan SPT.
    2. Bagaimana penghitungan pajak penghasilan saya? apakah final, ataukan digabungkan ke penghasilan suami dengan PTKP sendiri (slain PTKP suami).
    Terima kasih untuk penjelasannya. Mudah2an tidak bosan dikonsul gratis terus. Salam hangat, Dian.

  29. Dear icalplus,

    Saya ingin tahu lebih lanjut, di peraturan pajak / pasal manakah yang mengatur bahwa Subyek Pajak Luar Negeri yang tidak mempunyai penghasilan apapun yang bersumber dari Indonesia, tidak perlu membayar Pajak Penghasilan (PPh) lagi ?

    Ini seperti yg anda sampaikan tgl 20 November lalu. Saya ingin tahu, sebagai bekal saya bertemu dgn petugas pajak.

    Terima kasih,
    Didiek

  30. Dear Nindya dan Taufiq,

    Saya cukup dibuat bingung oleh contoh penghitungan PPh terutang, pada Penjelasan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 di bawah ini:
    ***
    Pasal 17 (Penjelasan)
    Ayat (1)
    Huruf a
    Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak
    orang pribadi:
    Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 600.000.000,00.
    Pajak Penghasilan yang terutang:
    5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
    15% x Rp 200.000.000,00 = Rp 30.000.000,00
    25% x Rp 250.000.000,00 = Rp 62.500.000,00
    30% x Rp 100.000.000,00 = Rp 30.000.000,00 (+)
    Rp 125.000.000,00
    ***

    Mengapa PKP 600 juta harus dibagi dengan porsi lapisan masing-masing 50, 200, 250 dan sisanya 100 juta? Kebingungan saya tertuju pada lapisan 15% dengan angka 200 jutanya itu. Bukankan itu berarti mengurangi pajak? Apakah pada contoh tersebut berarti diharuskan membagi dengan maksimal 200 juta pada lapisan 15%? Saya kira tidak demikian, tetapi bagaimana menurut pendapat Anda?

    Bukankan seharusnya PKP 600 juta dibagi dengan porsi masing-masing lapisan 50, 50, 250 dan sisanya 250 juta? Tentu saja hasilnya akan berbeda dengan porsi ini.
    ###
    Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 600.000.000,00.
    Pajak Penghasilan yang terutang:
    5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
    15% x Rp 50.000.000,00 = Rp 7.500.000,00
    25% x Rp 250.000.000,00 = Rp 62.500.000,00
    30% x Rp 250.000.000,00 = Rp 75.000.000,00 (+)
    Rp 147.500.000,00
    ###

    Mengapa demikian? Karena saya membandingkan dengan contoh pada Penjelasan Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000. Dalam hal ini penghitungan tarif (menurut saya “selalu”) dihitung berdasarkan porsi minimal. Porsi minimal yang saya maksud disini merujuk pada angka terendah setiap lapisan tarif PPh Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000, yaitu 25, 25, 50, 100 dan sisanya.
    ***
    Pasal 17 (Penjelasan)
    Ayat (1)
    Huruf a
    Contoh penghitungan pajak terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi
    Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 250.000.000,00
    Pajak Penghasilan terutang:
    5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00
    10% x Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
    15% x Rp 50.000.000,00 = Rp 7.500.000,00
    25% x Rp 100.000.000,00 = Rp 25.000.000,00
    35% x Rp 50.000.000,00 = Rp 17.500.000,00 (+)
    Rp 53.750.000,00
    ***

    Jika PKP 600 juta, maka porsi masing-masing lapisan 25, 25, 50, 100, 400 juta.
    ###
    Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 600.000.000,00.
    Pajak Penghasilan yang terutang:
    5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00
    10% x Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
    15% x Rp 50.000.000,00 = Rp 7.500.000,00
    25% x Rp 100.000.000,00 = Rp 25.000.000,00
    35% x Rp 400.000.000,00 = Rp 140.000.000,00 (+)
    Rp 176.250.000,00
    ###

    Dikarenakan tidak ada contoh lain pada Penjelasan Pasal 17, bagi saya hal ini cukup janggal, sehingga tidak dapat saya simpulkan rumus bakunya.

    Saya kira kita semua setuju bahwa menghitung PPh tidak bisa seenaknya diakal-akali dengan gaya bebas.

    Saya sangat awam sekali mengenai perpajakan, mohon pencerahannya..
    Sebelumnya saya ucapkan terima kasih..

    Salam..

  31. Salam kenal,
    Mungkin pertanyaan saya akan sama dgn beberapa teman2 yg sudah join duluan dan memberikan pertanyaan. Yg ingin saya tanyakan, Jika saya sudah mulai bekerja sejak th 2004 tp baru memiliki NPWP thn 2008 dan pembayaran pajak telah dilakukan oleh pemberi kerja, apakah SPT 1770S yg harus saya laporkan hanya tahun 2008 saja atau sejak saya bekerja diperusahaan saya bekerja sekarang atau mulai dari th 2004 sejak pertama kali saya kerja? sedangkan tempat kerja saya yg dulu tidak pernah memberikan laporan hasil pembayaran pajak kepada karyawan (Formulir 1721-A1). Mohon penjelasannya, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terimakasih^^

  32. Hmmm bingung juga dengan pajak… Gini pak/buk, nenek saya datang dari belanda dengan ijin tinggal terbatas di Indonesia (KITAS) selama satu tahun. Kemarin dapat surat dari travel yang mengurus KITAS nenek bahwa nenek saya harus mendaftarkan NPWP. Gimana ya, soalnya nenek saya sudah pensiun (81 tahun) dan seluruh biaya hidup nenek saya disini ditanggung oleh paman saya yang sekarang ada di Belanda (warga negara Belanda) dengan mengirimkan uang sekitar 200 Euro/bulan. Kangen sama cucunya, nenek saya ingin di hari tuanya dekat dengan cucunya. Perlu didaftarkan NPWP ga nenek saya pak/bu?. nenek saya ga bekerja di Indonesia.

    Kemudian, mengenai kebijakan fiskal, padahal bulan Mei ini saya mau jalan-jalan sama Nenek ke Belanda, saya masih mahasiswa, saya juga ga ingin kena fiskal 2.5 juta itu, yang lumayan memberatkan saya. Saya perlu daftar NPWP ga pak, wong saya masih merengek ke ortu minta duit, atau saya daftar NPWP tapi digolongkan PTKP (Penghasilan tidak kena Pajak)

    Makasi pak/buk… saya masih awam sama pajak. Einstein pun lebih memilih tidak menghitung pajak. Tapi saya ingin jadi orang bijak, setelah bekerja nanti…hehehehhe, mohon direposn atau dibalas via mail… Tengkyu

  33. Yth. Blog Pajak Indonesia

    Ada yang ingin saya tanyakan tentang NPWP. Untuk karyawan/pegawai honorer yang penghasilan per bulan-nya di bawah Rp.1 jt, apakah perlu mempunyai NPWP ? Bila tidak mempunyai NPWP, apa sanksinya?

    Terima kasih sebelumnya.

  34. Pagi…saya mau memberi komentar tentang pelaksanaan pembuatan NPWP yang sekarang sedang ramai dibicarakan dan dilakukan. Saya merasa kurang mendapat informasi yang memadai tentang pentingnya memiliki NPWP dan siapa saja yang harus memiliki NPWP. Apakah semua warga negara harus memiliki NPWP? Saya mendapat kesan seperti itu dari beberapa informasi yang saya dapat bahkan dari petugas di kantor pelayanan pajak daerah saya. Sehingga kemudian saya tergerak untuk membuat NPWP.

    Kebingungan saya muncul ketika saya ingin membuat NPWP untuk kakak saya yang ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan. Pengajuan NPWP pun ditolak dengan alasan tidak akan ada pajak yang bisa dibayarkan dari kakak saya yang tidak bekerja itu.
    Yang membuat saya bingung, saya sudah membuat NPWP pada akhir Desember 2008 dengan catatan saya juga tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Kakak saya yang lain (ibu rumah tangga tidak bekerja) dan teman-teman saya juga sudah memiliki NPWP dan dengan catatan tidak sedang bekerja (atau tidak memiliki pekerjaan tetap). Alasan yang diberikan adalah karena ketika periode Oktober 2008-Januari 2009 banyak masyarakat yang membuat NPWP sehingga tidak bisa dikoordinir oleh petugas. Saya tidak bisa menerima alasan yang tidak profesional seperti itu. Karena berarti saya dan teman-teman yang belum bekerja sekarang harus melaporkan SPT kami yang memang NIHIL. Bukankah ini membuang-buang waktu?

    Tolong informasi tentang pajak dan NPWP ini lebih disosialisasikan kepada masyarakat. Harap dicatat pula tidak semua orang memiliki akses internet atau informasi yang memadai terhadap masalah ini. Apa kata dunia jika melihat masalah pajak di negara ini?

    Terima kasih.

  35. Ada beberaoa hal yang ingin saya tanyakan :
    1. untuk mahasiswa yang mau kulia di luar negeri, wajib untuk membuat NPWP ?
    2. Tadi saya sempet bertanya ke kantor urusan pajak di daerah saya…katanya khusus untuk mahasiswa yang tugas belajar ke luar negeri tidak perlu membuat NPWP. trus juga bebas biaya fiskal di bandara…gmana cara mengurusnya..karna kadang pihak bandara tidak mau tw….dan tetap memberikan tarif fiskal tersebut…

  36. aku mau nanyana nih.. kalau seseorng bekerja di luar Negeri lalu sudah membayar pajak di luar Negeri apakah harus memiliki juga NPWP, karena bila memiliki NPWP berarti harus juga membayar pajak? berarti doble Pajaknya?
    mohon penjelasannya

  37. ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan:
    1. apakah wni harus memiliki npwp?
    karena memang sebagai wni yg baik,kita harus membayar pajak..
    2. apa saja sanksinya jika wni ketahuan tidak mempunyai npwp?
    3. apa saja manfaat mempunyai npwp?
    4. apakah ada tingkatan-tingkatan bahwa orang yang berpenghasilan baru boleh mempunyai npwp?
    sedangkan yang penghasilannya tidak menentu tidak boleh membuat npwp?
    5. umur berapakah seseorang boleh untuk membuat npwp?
    6. apakah seseorang dengan pekerjaan yang tidak menentu dan penghasilannya pun tidak menentu,dapat membuat npwp?
    lalu bagaimana dengan perhitungan pajak nya?
    apakah tetap terkena pajak?
    7. pertanyaan ini masih berhubungan dengan pertanyaan no 6..,
    ortu pekerjaan yang tidak menentu dan penghasilannya pun tidak menentu, sedangkan saya masih kuliah…saya baru mau berumur 20 tahun..
    pacar dan keluarga pacar saya berencana untuk mengajak saya ke luar negeri,mereka sudah berencana untuk mebuat kan pasport bagi saya..tapi ternyata ortu saya tidak mempunyai npwp,
    apakah kami bisa membuat npwp?
    karena yang saya ketahui,,dengan mempunyai npwp, setidaknya bebas fiskal ke luar negeri..jadi bagaimana yah solusi menurut anda?
    apakah dengan umur saya 20 thn,bbs fiskal?tp ortu tidak mempunyai npwp?
    8. sampai umur berapa kah seseorang bisa bebas fiskal jika kelur negeri ?
    sedangkan ortu tidak mempunyai npwp?
    9. bagaimana caranya jika ingin mebuat npwp?

    sekian pertanyaan dari saya…
    thx…
    tolong di balas secepatnya yah…

  38. Do it the right resources. For this reason you must visit the Saint-Michel-de-Cuxa Cloister that
    predates the nearby Abbaye by more than a century. Extract with
    a group.

  39. Well, there is an emergency. There are several models that offer you a
    unique range of fitness benefits. Legitimate big ideas and I have an advantage on
    dating, said Wade. Generosity and paying for an even more effective
    rosacae home treatment.
    While the drugs do work, they can take years
    to appear.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s