Pajak Pertambahan Nilai PPN (2)


MEKANISME PEMBAYARAN PPN

Pembayaran PPN dapat dilakukan dengan cara menitipkan uang pajak kepada pihak penjual (pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak) yang telah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak, atau dengan cara membayarkannya secara langsung ke negara.

1. Pembayaran PPN dengan Menitipkan Ke Pihak Penjual

Pembayaran PPN dengan cara menitipkan uang pembayarannya kepada pihak penjual, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan telah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak, dilakukan dalam hal terjadi konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh siapapun dari pihak penjual atau pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut. Cara seperti ini merupakan cara yang paling umum dilakukan dan dikenal dengan mekanisme umum. Dengan mekanisme ini, pihak penjual atau pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut akan mendapatkan aliran uang masuk (cash inflow) berupa Pajak Pertambahan Nilai (Pajak Keluaran). Pajak Keluaran yang telah diterima dan merupakan cash inflow tersebut, akan disetorkan atau tidak disetorkan ke negara, tergantung kepada hasil pertandingan antara Pajak Keluaran tersebut dengan Pajak Masukan atau Cash Outflow.

2. Pembayaran PPN Secara Langsung ke Negara

Mekanisme pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dengan cara membayarkan secara langsung ke negara, dilakukan apabila:

a. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada Instansi Pemerintah, dimana instansi pemerintah tidak menitipkan uang pembayaran PPN kepada pihak penjual, melainkan langsung menyetorkannya ke negara;

b. Dalam hal terjadi impor Barang Kena Pajak, dimana pihak yang melakukan impor akan membayar PPN secara langsung ke negara sebagai bagian dari persyaratan untuk menebus Barang Kena Pajak yang diimpornya;

c. Dalam hal terjadi pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean, dimana pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak akan menyetor sendiri PPN yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang berfungsi sebagai Faktur Pajak Standar;

d. Dalam hal terjadi pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, dimana pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud tersebut akan menyetor sendiri PPN yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang berfungsi sebagai Faktur Pajak Standar;

e. Dalam hal terjadi kegiatan membangun bangunan yang dilakukan sendiri, apabila persyaratan-persyaratannya dipenuhi;

f. Dalam hal terjadi penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, apabila persyaratan-persyaratannya dipenuhi;

g. Dalam hal SPT Masa PPN berstatus kurang bayar yang disebabkan oleh jumlah Pajak Keluaran yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah Pajak Masukan, dimana batas paling lambat untuk menyetorkan selisihnya (Pajak Keluaran –VS- Pajak Masukan) adalah pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Terdapat Pengusaha Kena Pajak tertentu yang Dasar Pengenaan Pajaknya menggunakan Nilai Lain, artinya jumlah Pajak Masukannya dianggap (deemed) selalu lebih kecil dibandingkan dengan jumlah Pajak Keluarannya, sehingga SPT Masa PPN-nya selalu berstatus kurang bayar.

C. PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ATAU JASA KENA PAJAK YANG TIDAK DIPUNGUT PPN

Seringkali kita menjumpai transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak dipungut PPN. Terdapat beberapa kemungkinan mengapa konsumsi terhadap Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut tidak dikenakan (tidak dipungut) Pajak Pertambahan Nilai:

1. Pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut, BELUM berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak;

2. Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan DI LUAR daerah pabean;

3. Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut mendapatkan fasilitas di bidang Pajak Pertambahan Nilai;

4. BKP yang diserahkan merupakan aktiva yang tujuan semula diperolehnya adalah tidak untuk diperjualbelikan, dan Pajak masukan sewaktu memperoleh BKP tersebut tidak dapat dikreditkan;

5. Pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak telah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi alpa atau sengaja tidak memungut PPN (tidak menerbitkan Faktur Pajak).

D. OBYEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. Penyerahan Barang Kena Pajak dan /atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean oleh Pengusaha Kena Pajak.

Karakteristik:

a. Pihak yang melakukan penyerahan BKP/JKP tersebut adalah Pengusaha Kena Pajak, yaitu Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

b. Penyerahan tersebut dilakukan di dalam lingkungan pekerjaannya sebagai Pengusaha Kena Pajak, artinya merupakan kegiatan usahanya sehari-hari sebagai Pengusaha Kena Pajak;

c. Tempat terjadinya penyerahannya adalah di dalam daerah pabean.

Tidak setiap penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak di dalam daerah pabean terutang PPN, tergantung kepada kondisi-kondisi yang melingkupi Barang Kena Pajak tersebut, seperti: Apakah Barang Kena Pajak tersebut merupakan barang dagangan atau bukan? Apakah Pajak Masukan sewaktu memperoleh Barang Kena Pajak tersebut dapat dikreditkan? Apakah transaksi penyerahan tersebut mendapatkan fasilitas di bidang PPN ? Skema transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dikenakan PPN atau tidak dikenakan PPN, digambarkan sebagai berikut:

Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak di dalam Daerah Pabean

Merupakan Barang Dagangan, artinya dilakukan sebagai kegiatan usaha sehari-hari di dalam lingkungan pekerjaannya sebagai Pengusaha Kena Pajak

Merupakan Aktiva di Neraca, Tetapi Bukan Merupakan Persediaan BKP yang menjadi Barang Dagangan

Terutang PPN yang merupakan Pajak Keluaran

Pajak Masukan sewaktu memperoleh aktiva tersebut, secara normatif, dapat dikreditkan

Pajak Masukan sewaktu memperoleh aktiva tersebut, secara normatif, tidak dapat dikreditkan

PPN yang terutang tersebut disetorkan atau tidak disetorkan ke negara, bergantung kepada hasil penandingannya dengan Pajak Masukan

Terutang PPN, dan seluruhnya disetorkan ke negara tanpa bertanding terlebih dahulu dengan Pajak Masukan

Tidak Terutang PPN

2. Ekspor Barang Kena Pajak

Karakteristik:

a. Pihak yang melakukan ekspor harus berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);

b. Faktur Pajaknya berupa dokumen Pemberitahuan Ekspor barang yang telah difiat muat dan invoice;

c. Kegiatan ekspor Barang Kena Pajak terutang PPN 0%, dengan tujuan agar Pajak masukannya dapat dikreditkan, karena apabila kegiatan ekspor tidak terutang PPN maka Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan. Kalau pajak masukan tidak dapat dikreditkan , tentulah akan dibebankan sebagai biaya yang akan menambah harga pokok barang yang diekspor, sehjingga harga barang yang diekspor tersebut tidak kompetitif di luar negeri.

16 thoughts on “Pajak Pertambahan Nilai PPN (2)

  1. pak..
    mw tanya,
    untuk perusahaan industri sarung tangan (manufaktur),
    pihak pertama sebagai pemberi order menyediakan bahan baku,
    pihak kedua adalah penerima order (dalam hal ini menerima bahan baku dari pihak pertama, lalu dijahit hingga menjadi sarung tangan dengan model sesuai yang diinginkan oleh pihak pertama),
    lalu dalam hal ini, menurut bapak siapa yang seharusnya membayar PPN pak?
    terimakasih atas jawaban bapak..
    i will be very gratefull,
    if you send the answer to my email..
    thank u.. thank u.. (^.^)

  2. it’s me again pak..
    masih bingung juga mengenai pemotongan pajak,
    misal dari order, saya menerima 10juta,
    nah lalu (untuk badan) dipotong 3%,
    jadi berapa yang saya terima?
    Rp. 10.300.000?
    atau
    Rp. 9.700.000?
    lalu..
    meneruskan pertanyaan saya sebelumnya,
    apabila memang benar pihak kedua yang membayar ppn,
    lalu perhitungan PPN bagaimana pak?
    10% x Rp. 10.000.000 = 100.000?

    terimakasih pak,,
    email me ya pak (^.^)

  3. Pak, sebelumnya makasih ya, blognya berguna bener utk sy yg masih awam banget. Pak, Thea mau tanya;
    Apakah yg dikenakan PPn hanya perusahaan yg jadi PKP saja?
    Kalau barang-barang yg tidak kena PPn itu, spt apa saja?
    Saya dengar untuk buku-buku hiburan kena PPn, tapi buku sosial yg bersifat agama, pendidikan, dll, PPn ditanggung negara. Apa betul begitu, Pak?
    Kalau buku hiburan spt komik kan kena PPn, tp kalau perusahaannya non PKP, dan penjualannya hanya 50 jt setahun, apa kena PPn juga, Pak?
    Kalau buku paket untuk lembaga kursus yg dibuat sendiri dan digunakan untuk kalangan sendiri, bagaimana, Pak, apakah kena PPn juga?
    Terima kasih ya Pak. Jawab ke e-mail Thea saja ya, pak.

  4. yth bapak pengasuh…
    saya belum mengetahui tentang pajak, namun saya memilik beberapa pertanyaan :
    1.misal sebuah per A. bergerak di bid kontraktor.melakukan pembelian barang. bagaimana cara pelaporan ppn faktur pajak pembelian tersebut,sebelum spt tahunan. dan bagaimana cara penghitungan nya?
    2. apakah boleh faktur pembelian barang yang dibeli non pajak dan dijual lagi ke pihak ke tiga dengan menggunakan ppn , atau sebaliknya?
    3. bagaimana perhitungan faktur pembelian tapi yg non pajak untuk spt tahunan, apakah berfungsi sebagai pajak pemasukan lain2 atau tidak diperhitungkan.
    4. bagaimana cara perhitungan untuk PPh pasal 25 ?
    5. apa yang harus dilakukan apabila pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran & apa yang harus dilakukan apabila pajak masukan lebih kecil dari pajak keluaran?
    6. jika sebuah per rental yg menyewakan barang/ jasa secara bulanan & terlambat mnyetor maupun melaporkan dikarenakan keterlambatan pembayaran sewa, apa yang terjadi pada pelaporan pajak nya, dan apakah mendapatkan sangsi. jika iya bagaimana cara terbaik supaya tidak ada keterlambatan pelaporan ke kntor pajak. 6. bagaimana cara perhitungan berikutnya apabila telah dibayar dan cara pelaporannya.
    Mohon jawabannya ya pak. dan mohon jawabnnya di kirim ke email saya aja.
    makasih………………

  5. Saya bingung berapa sih penghasilan pribadi yang wajib kena pajak, kalau saya seorang karyawan yang bekerja di toko penghasilan perbulan cuma 500.000 rb bearti setahun cuma berpenghasilan 6 jt rupiah apakah wajib kena pajak penghasilan dan wajib memiliki NPWP juga? Mohon penjelasannya kirim ke email saya langsung ke borneo.taka@gmail.com, terima kasih

  6. Aq sekarang masih bingung sm skripsiku.
    Judulnya “Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan Koperasi Kepada Anggota Koperasi Berdasar Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2009”.
    Yang saya bingung arti kata pengenaan dalam perpajakan itu apa? Terus analisis data yang harus saya buat itu seperti ini bukan??
    Langkah-langkahnya dari model penelitian :
    1. Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2009
    2. Bunga Simpanan
    3. Evaluasi/itemnya berupa penerapan Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2009 dan Pengenaan bunga simpanan yang dibayarkan kepada anggota koperasi.
    4. Hasil
    5. Sesuai atau tidak sesuai aturan
    Terima kasih……

  7. yth apak
    saya mau nanya masalah kebijakan pemusatan tempat terutang PPN memealui media elektronik (e-filing) dalam rangka penyederhanaan administrasi perpajakan..
    pertanyaannya
    1. apa saja kebijakan tersebut???
    2.Apa manfaatnya bagi pihak pemungut pajak???
    3.apa saja contoh dari penyederhaan administrasi perpajakan tersebut???

    makasih sebelumya

    pak balaznya ke email saya
    nurida_srigustini@yahoo.com

  8. pgi pak

    saya mau nanya masalah kebijkan pemusatan tempat terutang PPN memlalui media elektronik (e-filing) dalam rangka penyederhanaan administrasi perpajakan

    pertanyaannya
    1. apa saja kebijakannya ???
    2. apa manfaat bagi pihak pemungut pajak(fiskus) dan terpungut (WP)???
    3. contoh dalam penyederhanan adm p’pjakn apa saja dlm kebijakan tsb??

    makasih sebelumnya..

    balas ke email saya ya pak

  9. Pak, numpang nanya.

    Saya ada kesulitan pada pembahasan analisa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Penerimaan PPN Tahun 2007 dan Tahun 2008 Pada KPP Jakarta Kelapa Gading”. Data yang saya punya yaitu :
    1. – Total Restitusi PPN 2007 sebesar Rp.5.002.505.654
    – Total Restitusi PPN 2008 sebesar Rp.294.323.600
    2. – Total Penerimaan Netto PPN 2007 sebesar Rp.521.620.339.893
    – Total Penerimaan Netto PPN 2008 sebesar Rp.388.505.456.129

    Pertanyaannya :
    1. Apakah PPN tersebut menjadi Kurang Bayar atau Lebih Bayar..?
    2. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan / saya simpulkan apabila ada kejadian seperti data diatas..?
    3. Klo secara umum, pengertian Restitusi adalah pengembalian kelebihan pajak. Klo pengertian khusus, Restitusi itu apa..?

    Trims…

    Mohon dibalas ke e’mail saya yaitu :
    Patahuddin_Carina@yahoo.co.id

  10. Pak, numpang nanya.

    Saya ada kesulitan pada pembahasan analisa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Penerimaan PPN Tahun 2007 dan Tahun 2008 Pada KPP Jakarta Kelapa Gading”. Data yang saya punya yaitu :
    1. – Total Restitusi PPN 2007 sebesar Rp.5.002.505.654
    – Total Restitusi PPN 2008 sebesar Rp.294.323.600
    2. – Total Penerimaan Netto PPN 2007 sebesar Rp.521.620.339.893
    – Total Penerimaan Netto PPN 2008 sebesar Rp.388.505.456.129

    Pertanyaannya :
    1. Apakah PPN tersebut menjadi Kurang Bayar atau Lebih Bayar..?
    2. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan / saya simpulkan apabila ada kejadian seperti data diatas..?
    3. Klo secara umum, pengertian Restitusi adalah pengembalian kelebihan pajak. Klo pengertian khusus, Restitusi itu apa..?

    Trims…

    Mohon dibalas ke e’mail saya secepatnya.

  11. Dear all..
    pertanyaan nya bagus2 banget,,
    tapi akan lebih sangat bermanfaat bila jawaban dari pertanyaan2 tersebut ditampilkan di blog ini juga ( that’s what this blog are for, right? ) to share to each other..
    so please if u dont mind, put your answer here,, karena kita semua yang mengunjungi blog ini mempunyai niat yang sama.. untuk belajar
    Thanks a lot..

  12. pak.mohon maaf
    saya bekerja di bdg EO.. kami dapat job selling product
    dan kami dapat biaya sekitr 50jt lebih..
    pph nya di tanggung oleh sponsor.. sedangkan kami harus membayar ppn 10%
    -dokumen apa saja yg harus saya siapkan?
    -keterlambatan pembayaran pajak karena ketidak mengertian kami mslh pajak ini dikenakan biaya brp?
    – apa perlu melampirkan spt sdangkn kami blum genap 1 tahun buka usaha.. trimakasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s