Sunset Policy Pajak (bagian 2)


Seperti dalam artikel saya sebelumnya tentang sunset policy pajak bagian 1, dalam tulisan ini saya akan menguraikan mengenai  syarat-syarat memperoleh penghapusan sanksi.
Wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada tahun 2008 diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang bayar.
Wajib pajak orang pribadi tersebut dapat diberikan penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi syarat:

  1. Secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada tahun 2008
  2. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana perpajakan
  3. Menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan) 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat 31 Maret 2009
  4. Melunasi seluruh pajak yang kurang bayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pasal 29, pasal 4 ayat 2, dan pasal 15

Wajib pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan:

  1. SPT tahunan PPh orang pribadi sebelum tahun 2007
  2. SPT tahunan PPh badan sebelum tahun 2007

Yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

  1. Telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebelum tahun 2008
  2. Terhadap SPT tahunan pajak penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak
  3. Terhadap SPT tahunan pajak penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal dilakukan pemeriksaan pemeriksa pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)
  4. Telah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tetapi pemeriksaan bukti permulaan itu tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan
  5. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana perpajakan
  6. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan tahun 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008
  7. Melunasi seluruh pajak yang kurang bayar yang timbul sebagai akibat penyampaian pembetulan surat pemberitahuan tahunan tersebut sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan.

Referensi: PMK 66/PMK.03/2008

6 thoughts on “Sunset Policy Pajak (bagian 2)

  1. Rizal, baru baca di DSH..bahwa penggunaan kata2 “sunset policy” kurang tepat dan hanya gengsi2an aja didalamnya karena sok pke istilah inggris..(padahal Cinta Laura aja pengen bicara pke Indonesia, meski blepotan). Istilah sunset policy muncul pada saat sosialisasi, sdgkan UU KUP dan Peraturan pelaksanaannya tidak menyebut istilah. Jadi istilah indonesianya masih pake: Fasilitas Penghapusan Sanksi Pajak Penghasilan

  2. iya, itu benar.. di dalam memori penjelasan pasal di dalam KUP tersebut memang tidak ada secara ekspilisit menyebutkan sunset policy. Namun kalau tidak salah kata-kata sunset policy ini muncul di dalam slide ketika dilakukan sosialisai UU KUP nomor 28 tahun 2007 oleh Dit. P2 Humas Ditjen pajak..

  3. Halo semuanya, mau tanya:
    dari pembahasan diatas, 3.Menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan) 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat 31 Maret 2009. Maksud dari memenuhi persyaratan subjektif dan objectif itu apa ya?
    Kemudian kalau pajaknya sudah dibayarkan oleh pemberi kerja sejak tahun 2006, tp seorang karyawan baru punya NPWP th 2008, apakah harus tetap melaporkan SPT 1770S?
    Sebelumnya jg dari tahun 2004 – 2006 bekerja diperusahaan yg berbeda dan juga pajak telah dibayarkan oleh pemberi kerja, apakah harus tetap membuat laporan SPT 1770S nya?
    Mohon penjelasannya. thanks ^^

  4. mas ical,
    saya punya pertanyaan yg sama dg pertanyaan mbak yanti di atas tentang persyaratan subjektif dan objektif..lalu, apakah persyaratan subjektif dan objektif tersebut sama dg kewajiban subjektif dan objektif?kalau berbeda, apa perbedaannya?mohon penjelasan..

    kemudian untuk sunset policy, bagi WP yg memiliki NPWP pada tahun 2008 yg dapat menikmati fasilitas sunset, apakah yg dimaksud hanya WPOP saja atau juga WP Badan?

    terima kasih.

  5. Mau nanya pak, saya adalah seorang karywan swasta dan pada saat pembuatan NPWP dilakukan secara kolektif oleh pihak perusahaan, tetapi semua NPWP yang dibuat itu memakai alamat perusahaan (seharusnya khan sesuai alamat karyawan..?).
    nah pertanyaan saya adalah : apakah saya boleh mengajukan NPWP baru lagi di KPP tempat saya tinggal? bagaimana mekanismenya.
    pertanyaan ke 2 : pada saat pelaporan asset kita misal:mobil, bagaimana kalo mobil tsb masih dalam masa kredit? apakah harus dilaporkan juga ( nilai apa yang harus dilaporkan??)
    terima kasih sebelumnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s