Batas Pendapatan Tidak Kena Pajak Akan Naik


Tiga fraksi sepakat mengusulkan PTKP Rp 60 juta per tahun
JAKARTA. Untuk sekali ini, mari kita mendukung niat DPR yang akan menaikkan batas penghasilan yang tidak terkena pajak penghasilan (PPh). Itulah pandangan sebagian fraksi yang sudah mengemuka dalam rapat-rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) PPh yang kini berlangsung.
Batas penghasilan ini, di dunia perpajakan dikenal dengan istilah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Saat ini, penghasilan yang terkena PPh adalah Rp 13,2 juta per tahun atau Rp 1,1 juta per bulan. Penghasilan dibawah itu, sudah tentu bebas dari bimbingan pajak.
Sekarang, sebagian besar fraksi di DPR ingin menaikkan batasnya menjadi lebih tinggi lagi. Bahkan fraksi PDI perjuangan, Partai Golkar dan PKB ingin mengubahnya menjadi Rp. 60 juta per tahun. Artinya, batas penghasilan yang bakal terkena potongan PPh mulai Rp. 5 juta per bulan. Ketiga fraksi besar di parlemen ini beralasan, unsur kenaikan PTKP ini untuk meringankan beban masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan pas-pasan.
Apalagi saat ini harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, harga pangan, dan ongkos transportasi. ”Dengan kondisi saat ini, PTKP yang sekarang akan terasa memberatkan masyarakat, makanya perlu diubah,” ucap Panitia Anggaran Komisi XI dari Fraksi Golkar Harry Azhar Azis, kemarin (27,5).
Pemerintah menawar
Anggota Panitia Khusus RUU PPh dari Fraksi PDI Perjuangan Agung Rai Wirajaya dan anggota Panitia Khusus RUU PPh dari Fraksi PKB Masduki Baidlowi pun setuju. ”Patokan sekarang perlu diubah, sebab kondisi ekonomi kedepan bakal makin sulit,” kata Masduki.
Sementara Fraksi PKS mengusulkan angka Rp 1,5 juta per bulan atau Rp 18 juta pertahun. Alasan PKS, bila batasan PTKP terlalu tinggi, penerimaan pajak juga akan berkurang drastis. ”Target pajak tahun ini sangat besar,” tutur anggota Komisi XI dari Fraksi PKS Andi Rahmat.
Sedangkan Fraksi PAN mengusulkan sebuah kompromi. Yaitu, Rp 3 juta per bulan atau Rp 36 juta per tahun. ”Kami mengambil jalan tengah antara keinginan pemerintah dan mayoritas fraksi DPR,” kata anggota Komisi XI dari Fraksi PAN Drajad Wibowo.
Hingga kini, pemerintah dan DPR masih berkutat soal PTKP. Hari ini (28,5), DPR akan membahasnya lagi. Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution hanya bisa pasrah menerima serbuan usul kenaikan PTKP.
Pemerintah mengusulkan PTKP Rp 12 juta per tahun, atau lebih rendah dari yang berlaku saat ini. Ini agar pemerintah bisa meraup pajak lebih banyak. ”Saya serahkan ini kepada para pembahas RUU PPh,” ungkap Darmin, akhir pekan lalu.
Usul Baru Batas Minimal Penghasilan yang Mulai Kena Pajak Penghasilan (PPh)
1. Usulan Fraksi-Fraksi
PDI Perjuangan Rp 60 juta/tahun (Rp 5 juta/bulan)
Partai Golkar Rp 60 juta/tahun (Rp 5 juta/bulan)
PKB Rp 60 juta/tahun (Rp 5 juta/bulan)
PAN Rp 30 juta/tahun (Rp 3 juta/bulan)
PKS Rp 18 juta/tahun (Rp 1,5 juta/bulan)
PPP Belum ada konfirmasi
Partai Demokrat Belum bersikap
2. Usulan Pemerintah Rp 12 juta/tahun (Rp.1 jt/bln)
3. Ketetapan saat ini:
Penghasilan Pribadi Rp 13,2 juta/tahun
Orang pribadi menikah Rp 14,4 juta/tahun

Referensi: Harian Kontan, 28 Mei 2008

One thought on “Batas Pendapatan Tidak Kena Pajak Akan Naik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s