Pokok Perubahan UU Ketentuan Umum Perpajakan


Dengan berlakunya undang-undang KUP yang baru Nomor 28 tahun 2007 maka terdapat beberapa perubahan yang signifikan dalam ketentuan umum perpajakan. berikut ini adalah pokok-pokok perubahan UU KUP yang baru:

  • Untuk menampung perkembangan teknologi informasi, pengambilan formulir dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dapat dilakukan secara elektronik, dan penandatangan dimungkinkan dengan menggunakan tandatangan stempel atau tandatangan elektronik/digital.
  • Batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan diperpanjang, menjadi paling lambat 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.
  • Perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, cukup dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.
  • Jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan diperpanjang dari 2 tahun menjadi sampai dengan sebelum daluwarsa.
  • Diberikan kesempatan untuk membetulkan Surat Pemberitahuan dengan memberikan keringanan berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan syarat pembetulan tersebut dilakukan pada tahun pertama berlakunya UU ini.
  • Besarnya sanksi berupa denda administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan dinaikkan. Untuk Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah ter¬tentu, jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 tahun.
  • Dalam rangka meningkatkan pelayanan tidak semua restitusi pajak harus dilakukan pemeriksaan.
  • Orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan tidak dikonsumsi di Daerah Pabean, dapat diberikan pengembalian PPN dan PPn BM yang telah dibayar.
  • Daluwarsa penetapan pajak dipersingkat dari 10 tahun menjadi 5 tahun.
  • Daluwarsa penagihan pajak dipertegas yakni 5 tahun, yang dihitung sejak penerbitan ketetapan pajak.
  • Untuk meningkatkan efektifitas penagihan pajak Hak mendahului ditetapkan sampai dengan daluwarsa penagihan pajak.
  • Hak Wajib Pajak untuk dapat menggugat keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak dipertegas.
  • Memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan dalam proses permohonan keberatannya.
  • Bagi Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak memberikan buku, catatan atau dokumen, maka penghasilan kena pajaknya dapat dihitung secara jabatan.
  • Menambah ketentuan untuk memperlancar pelaksanaan pemeriksaan pajak dengan menambah kewenangan pemeriksa untuk dapat melakukan penyegelan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak.
  • Memberikan kesempatan Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir pertemuan hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.
  • Bagi Wajib Pajak tertentu yang laporan keuangannya telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat tertentu, perhitungan pajak yang terutang dilakukan dengan penyesuaian fiskal terhadap pos-pos dalam laporan keuangan Wajib Pajak.
  • Menambah Ketentuan yang mengatur bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak tertentu lainnya wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan, dan apabila diperlukan Direktorat Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi lainnya untuk kepentingan penerimaan negara.
  • Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau tanpa pembahasan akhir dengan Wajib Pajak.
  • Bagi petugas pajak yang dengan sengaja menyalahgunakan wewenang dan atau melanggar hak hak perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan, dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan.
  • Seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi Kode Etik Pegawai.
  • Dalam rangka pengawasan perpajakan, Menteri Keuangan membentuk Komite pengawasan di bidang perpajakan dan kepabeanan.
  • Mempertegas ketentuan pidana bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan dan atau tidak menyimpan pembukuan di Indonesia.
  • Mempertegas ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan, atau menerbitkan dan menggunakan, Faktur Pajak dan atau bukti pemungutan pajak dan atau bukti pemotongan pajak, bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

One thought on “Pokok Perubahan UU Ketentuan Umum Perpajakan

  1. tarif pajak untuk wp badan dinaikkan..
    secara logika seharusnya merugikan perusahaan, trus per 1 januari 2010 turun lagi jadi 25%. jadi bingung… hehehe…

Komentar ditutup.