jump to navigation

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) dan PTKP akan turun?? Juni 16, 2008

Posted by rizal in Pajak.
trackback

Tarif pajak penghasilan diturunkan. Setoran negara berkurang Rp 34
triliun

Kelelahan yang memuncak pada Minggu dini hari dua pekan lalu itu sepertinya sudah separuh terbayar. Panitia kerja Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah menyepakati beberapa hal krusial.

Satu yang utama adalah besaran tarif pajak. Secara keseluruhan, tarif pajak penghasilan untuk perorangan ataupun badan turun. Golongan tarif juga disederhanakan, bahkan untuk pajak penghasilan badan hanya ada

tarif tunggal.Kesepakatan itu dihasilkan di Hotel Bukit Indah City, Karawaci, Tangerang, Banten. Selama tiga hari, dari Jumat sampai Minggu dua pekan lalu, panitia kerja memang memindahkan tempat rapat dari Senayan ke Karawaci. “Agar lebih intensif,” kata Andi Rachmat, anggota panitia dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Andi bercerita, panitia kerja dan pemerintah betul-betul memanfaatkan tiga hari itu untuk menyelesaikan pembahasan tentang besaran tarif itu. “Kami cuma istirahat beberapa jam setiap malam,” katanya lagi.

Tarif maksimal pajak penghasilan baru untuk perorangan yang akan diberlakukan pada 2009 itu akan turun dari 35 persen menjadi 30 persen. Tarif maksimal ini juga akan dikenakan pada mereka yang punya penghasilan di atas Rp 500 juta. Sebelumnya, mereka yang punya pendapatan Rp 200 juta sudah terkena tarif maksimal 35 persen. Begitu juga tarif terendah baru akan dikenakan pada mereka yang berpenghasilan di atas Rp 50 juta sebelumnya Rp 25 juta.

Sementara itu, pajak penghasilan badan hanya ada satu tarif maksimal, yakni 28 persen dan akan diturunkan lagi menjadi 25 persen pada 2010. Sebelumnya, ada tiga lapis besaran tarif untuk pajak penghasilan badan. Namun, sejumlah kalangan, terutama para pengusaha justru tidak puas dengan sistem pentarifan yang baru itu.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia M.S. Hidayat mengatakan, tarif pajak yang baru untuk perusahaan masih belum kompetitif. “Mestinya langsung saja diturunkan ke level 25 persen,” katanya. Keberatan yang lain disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia Djimanto. Menurut dia, sistem tarif tunggal bakal memberatkan pengusaha kecil dan menengah. “Lebih pas kalau sistemnya berlapis seperti sekarang dengan tarif yang lebih rendah,” katanya. Meskipun ada keberatan, agaknya sulit mementahkan kesepakatan tersebut.
Selain itu, banyak negara memang sudah menerapkan tarif serupa (lihat tabel). “Sistem yang baru ini juga lebih adil,” kata Dradjad H. Wibowo, anggota panitia kerja dari Fraksi Amanat Nasional. Dia juga menilai tarif pajak yang baru ini cukup kompetitif. Sebagai perbandingan, Vietnam menetapkan tarif tunggal 28 persen, sedangkan Malaysia 26 persen.

Namun ongkos penurunan tarif ini cukup mahal. Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution menghitung, perubahan tarif pada pajak penghasilan perorangan akan mengurangi pendapatan pajak pada 2009 sebesar Rp 12 triliun. Sistem pajak penghasilan baru untuk badan usaha juga bakal menghilangkan pendapatan sekitar Rp 14,5 triliun.Di luar itu, ada beberapa pos yang belum disepakati yang juga bakal mengurangi setoran pajak, yakni batas penghasilan tidak kena pajak.Sebelumnya, batas tersebut berada di level Rp 13,2 juta setahun. Mereka yang berpenghasilan Rp 1,1 juta sebulan tidak perlu membayar pajak. Tapi, pada 2009, pemerintah mengusulkan angka baru untuk batas penghasilan tidak kena pajak, Rp 15,86 juta atau Rp 1,32 juta sebulan. Jika angka ini disetujui, kehilangan pendapatan dari pajak penghasilan bertambah lagi Rp 4,3 triliun.

Secara keseluruhan, Darmin memperkirakan jumlah setoran pajak untuk tahun depan diperkirakan berkurang Rp 34 triliun. Tapi Andi Rachmat berpendapat lain. Menurut dia, masih banyak jalan untuk menutupi berkurangnya setoran pajak untuk tahun depan. “Mestinya pada 2009 angkanya berubah,” katanya. Apalagi masih ada beberapa sektor yang masih booming pada tahun ini dan tahun depan, seperti pertambangan dan perkebunan.

Selain soal penghasilan tidak kena pajak, ada beberapa hal lain yang masih belum beres. Berbagai masalah itu adalah pajak atas dividen, dan pajak worldwide income bagi warga asing yang berpenghasilan di Indonesia atau warga Indonesia yang berpenghasilan di negara lain.

Menurut Andi, yang terpenting dalam penetapan tarif pajak penghasilan ini adalah tujuannya. Andi mengatakan, ada dua hal yang ingin diraih, yakni sistem yang baru ini mampu memberikan insentif bagi investasi dan sekaligus bisa memperkuat daya beli masyarakat kelas menengah. Jika daya beli meningkat, permintaan diharapkan juga naik, sehingga pendapatan perusahaan pun naik. “Pada akhirnya pajak yang dibayarkan juga bertambah,” katanya.

Dradjad melihatnya dari sudut yang lain. Menurut dia, konsumsi masyarakat yang naik otomatis akan meningkatkan pula penerimaan pajak pertambahan nilai. Dia menambahkan, agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan pajak, tarif pajak pertambahan nilai harus dibuat progresif, tergantung tingkat kemewahan barang tersebut.

Pemerintah setuju bahwa tarif pajak harus adil dan kompetitif. Tapi, menurut Darmin, penurunan tarif pajak penghasilan tidak serta-merta akan menaikkan penerimaan pajak pertambahan nilai. “Iya kalau dia belanja di

sini. Bagaimana kalau belanjanya di luar negeri?” katanya. Dia juga tidak setuju jika tarif pajak pertambahan nilai dinaikkan. “Itu berarti semua orang, mulai bayi sampai tua renta, harus membayar pajak selama dia masih mengkonsumsi,” katanya.Darmin menyatakan, yang bisa dilakukan pemerintah untuk menutupi kekurangan setoran pajak hingga Rp 34 triliun itu adalah dengan menggiatkan ekstensifikasi untuk menambah jumlah wajib pajak dan intensifikasi untuk meningkatkan nilai pembayaran pajak. Salah satu caranya melalui sunset policy, yang membebaskan wajib pajak dari sanksi perpajakan jika mau memperbaiki kesalahan pajaknya hingga akhir tahun ini.

Justru dengan langkah-langkah yang sudah dan sedang dipersiapkan Direktorat Pajak, Andi optimistis, penerimaan pajak pada 2009 tidak akan ada pengurangan. Dia memberikan contoh. Keuletan Direktorat Jenderal Pajak mengejar perusahaan-perusahaan yang menikmati booming komoditas ternyata bisa menaikkan pendapatan pajak. Ini bukti awal bahwa jika digarap dengan benar, pengurangan tarif pajak tidak serta-merta menurunkan setoran.

Kuncinya, kata Andi, ada tiga, yakni tarif pajak ditetapkan pada besaran yang comfortable bagi wajib pajak, efisiensi sistem perpajakan, dan law enforcement bagi aparat pajak. “Ketiganya harus jalan bareng.” Jika itu dilakukan, pemerintah tak perlu khawatir penurunan tarif pajak ini bakal mengurangi pendapatan pajak.T

Tarif PPh Badan Tunggal.

  • Indonesia 28%*
  • Vietnam 28%
  • Korea Selatan 27,5%
  • Malaysia 26%
  • Singapura 20%
  • Hong Kong 17,5%
  • *) Berlaku 2009

Tarif PPh Pribadi

  • Lama

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif

Sampai Rp 25 juta 5%

Di atas Rp 25-50 juta 10%

Di atas Rp 50-100 juta 15%

Di atas Rp 100-200 juta 25%

Di atas Rp 200 juta 35%

  • Baru

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif

Sampai Rp 50 juta 5%

Di atas Rp 50-250 juta 15%

Di atas Rp 250-500 juta 25%

Di atas Rp 500 juta 30%

Tarif PPh Badan

  • Lama

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif

Sampai Rp 50 juta 10%

Di atas Rp 50-100 juta 15%

Di atas Rp 100 juta 30%

  • Baru

Tarif tunggal bertahap

Proyeksi 2009 28%

Proyeksi 2010 25%

Potensi Kehilangan Penerimaan Pajak 2009

Perubahan Tarif Penerimaan Hilang

PPh Badan 28% Rp 14,5 triliun

PPh Pribadi 30% dan penyempitan lapisan golongan Rp 12,1 triliun

Kenaikan ambang batas pendapatan UMKM yang terkena pajak dari Rp1,8
miliar menjadi Rp 2,4 miliar Rp 1 triliun

Kenaikan batas minimum PTKP Rp15,86 juta Rp 4,3 triliun

Anne L. Handayani, Munawwaroh

Sumber : Majalah Tempo
Tanggal: 16 Juni 2008

About these ads

Komentar»

1. Ishak - Desember 29, 2008

Apakah tarif pajak diatas sudah disetujui ? saya lihat tarifnya kok tidak seperti yang ditulis disini ??

2. icalplus - Desember 30, 2008

@ ishak
Tulisan saya itu adalah tulisan beberapa waktu yang lalu pak, ketika Undang-Undang PPh yang baru masih menjadi draft RUU. Sekarang draft tersebut sudah disetujui oleh DPR dengan-dengan menjadi Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang

kawin;

c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan

d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota

keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang

menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak sampai dengan Rp50.000.000,00 adalah 5%

di atas Rp50.000.000,00 sampai denganRp250.000.000,00 15%

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 adalah 25%

di atas Rp500.000.000, adalah 30%

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh

delapan persen).

Tarif tertinggi untuk WP Badan dan BUT tersebut dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah dan menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Semoga membantu

3. zay - Januari 13, 2009

Bos, keputusan tersebut u/ tahun pajak 2008 yang jatuh tempo pelaporannya per 31 maret 2009 esok toh?? karena kenyataannya kita masih terima buku petunjuk pengisian pajak badan/op masih pakai tarif yang lama, atau mungkin karena keburu bukunya dicetak gitu???
minta infonya…
tq
zay

4. lily - Januari 15, 2009

Slmt pagi,
saya tahu kalau dgn adanya UU No.36/2008 yg membahas kenaikan PTKP dan penurunan tarif OP maka penerimaan PPh yg akan diterima oleh pemerintah nantinya akan berkurang khususnya di dua thn pertama(yaitu thn 2009-2010), tetapi menurut info yg saya terima bhw kira2 di thn 2010 penerimaan PPh akan kembali pulih. Sebenarnya berapakah kira2 penerimaan PPh pd thn 2010 tsb sampai bs dikatakan pulih?? utk dampak jangka pjgnya(kira2 di thn 2011 dst) pemerintah mengharapkan bhw penerimaan PPh akan meningkat jauh lbh baik lg krn seiring dgn adanya kenaikan jml WP yg akan memiliki NPWP. Yg ingin saya tanyakan , sebenarnya sampai seberapa persen kah atau seberapa besarkah target/prediksi jml kenaikan penerimaan PPh yg diinginkan/telah direncanakan oleh pemerintah di thn 2011 dst?Mohon penjelasannya .Saya sdh cb mencarinya di semua artikel&website pajak tp blm ada yg membahas sampai ke arah prediksi target kenaikan PPh yg diinginkan/telah direncanakan pemerintah di thn 2011 ke atas.Semoga dgn berkonsultasi di klinik-pajak ini dpt membantu saya dan teman2 yg lainnya yg masih awam dlm pajak.Terimakasih banyak.. Mhn balasan secepatnya..

5. Rima - Oktober 12, 2010

Thx infonya.
Aku copy boleh ya??
Hehe ^^

6. Review Blog Selama 2010 « Catatan Seorang Tax Blogger - Januari 3, 2011

[...] Tarif Pajak Penghasilan (PPh) dan PTKP akan turun?? June 2008 4 comments 5 [...]

7. F01109002 - Mei 15, 2012

tolong berikan contoh cara perhitungannya

8. teknik simpro - Juli 23, 2013

Each month management consultants in the Germany
receive more than $4 billion for their services.
Much of this money pays for unsupported data and badly
prepared resource fo review services, regional
rules & procedure re-evaluation.

Our business model is focusing in taking care of and increase the efficiency of practice.
We undertake a wide range of zones of activity, including P5F – our own unique system of review.
We, have greatly experienced and talented directors offer
a wide variety of special session services to meet directors many needs.

We together with you provides you with the research and economic
solutions to grow your share of the insurance market.
We offer integrated support that can help you get your business objectives through consulting
on strategic strategies, product development, marketing programs
and channels for distribution.

A common goal for a statistical research project is to identify
causality, and in particular to draw a actionable conclusion
on the effect of changes in the values of predictors or one
variables on other variables or actions. There are two major types of
causal statistical studies: experimental studies and observing studies.
In both types of studies, the effect of differences of an independent
variable (or variables) on the behavior of the dependent variable are observed.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 365 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: